Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Kepala Desa di Jayawijaya bawa lari kunci kotak suara

3 Kepala Desa di Jayawijaya bawa lari kunci kotak suara Ilustrasi Pilkada Serentak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Tiga kepala desa di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, membawa lari kunci kotak suara yang dipersiapkan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya. Ketiganya menyimpan logistik di kantor kampung dan mengunci pintu kantor.

"Setelah kunci gembok, lalu kuncinya dibawa lari oleh kepala-kepala kampung. Ada tiga kepala kampung," kata Ketua KPU Jayawijaya Adi Wetipo di Wamena seperti dikutip Antara, Rabu (27/6).

Adi mengatakan, sempat terjadi negosiasi antara PPD dan para kepala desa untuk menyerahkan logistik yang dikunci. Sayang, upaya tersebut gagal.

Orang lain juga bertanya?

"PPD turun untuk bertemu kepala kampung tetapi tidak ada jalan keluar, sehingga saya turun ke lapangan, kita (ketua KPU dan kepala kampung) selesaikan sehingga bisa berjalan. Jadi tadi pagi pemilihan berjalan aman sampai sekarang," katanya.

Secara keseluruhan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya berjalan aman meskipun terdapat beberapa kendala kecil seperti di TPS 08.

Panwaslu dan saksi-saksi pasangan calon sepakat untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah dicoblos oleh warga dan salah dimasukan ke kotak suara calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya dinyatakan tidak terpakai di TPS 08.

Di TPS yang sama, terjadi masalah lain yakni ada warga yang salah memasukan kertas suara gubernur dan wakil gubernur di kotak bupati serta wakil bupati, dan sebaliknya.

"Dalam UUD hanya disebutkan tidak sah apabila coblos di luar kotak, coblos dua calon sekaligus. Sementara salah memasukan dalam kotak ini tidak disebutkan. Sehingga di lapangan dengan kejadian seperti itu dan saksi berkeberatan lalu teman-teman panwas menyatakan tidak sah, kita ikuti itu," ujarnya.

KPU dan aparat keamanan membuat tim yang nantinya menjemput paksa hasil pencoblosan. Hal tersebut dilakukan jika penyelenggara tingkat bawah dengan sengaja memperlambat pendistribusian hasil pemilihan ke kantor KPU.

"Kalau tanggalnya (pengumpulan suara hasil coblos) sudah lewat tetapi teman-teman PPD belum masuk, kita akan jemput paksa ke lapangan. Tetapi pada umumnya sesuai pantauan, ada beberapa kampung yang sudah selesai, jadi besok dan lusa itu sudah bisa masuk kembali ke KPU," tegasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya
Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya

PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.

Baca Selengkapnya
Beri Dukungan ke Calon Kepala Daerah yang Beda dari Partai, 3 Ketua Gerindra di Bali Dipecat
Beri Dukungan ke Calon Kepala Daerah yang Beda dari Partai, 3 Ketua Gerindra di Bali Dipecat

Ketiga kadernya diketahui menyerahkan dukungan kepada I Gusti Putu Parwata untuk maju Pilkada Karangasem.

Baca Selengkapnya
PDIP Bongkar Modus Mobilisasi Kepala Desa Menangkan Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng
PDIP Bongkar Modus Mobilisasi Kepala Desa Menangkan Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng

Investigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.

Baca Selengkapnya
Pemilu di Bima Diwarnai Kerusuhan Hingga Kotak Suara Dibakar, Ini Penjelasan KPU
Pemilu di Bima Diwarnai Kerusuhan Hingga Kotak Suara Dibakar, Ini Penjelasan KPU

Kerusuhan terjadi di Bima, sejumlah kotak suara dibakar

Baca Selengkapnya
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap

Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum

Tim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya
Kasus Polisi Pukul Wanita Petugas KPU Saat Debat Pilkada di Sulut Berakhir Damai
Kasus Polisi Pukul Wanita Petugas KPU Saat Debat Pilkada di Sulut Berakhir Damai

Kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan di Kota Bitung.

Baca Selengkapnya
Penyebab Anies Baswedan Tak Jadi Dicalonkan PKS di Pilkada Jakarta Dibongkar Kader, Sampai Singung Etika Politik PDIP
Penyebab Anies Baswedan Tak Jadi Dicalonkan PKS di Pilkada Jakarta Dibongkar Kader, Sampai Singung Etika Politik PDIP

Kader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Andika-Hendi Laporkan Kasus Ratusan Kades Tak Netral dalam Pilgub Jateng
Tim Hukum Andika-Hendi Laporkan Kasus Ratusan Kades Tak Netral dalam Pilgub Jateng

Tim Hukum Perkasa berharap Bawaslu tidak sekadar memeriksa kasus ini tetapi juga mengusut dalang dari ketidaknetralan para kades ini.

Baca Selengkapnya
Penjelasan KPU Soal Viral Video Surat Suara di Pania Dirusak
Penjelasan KPU Soal Viral Video Surat Suara di Pania Dirusak

Surat suara yang seharusnya berada di dalam kotak suara justru berhamburan keluar.

Baca Selengkapnya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.

Baca Selengkapnya