3 Menteri bidang ekonomi terbaik dan terburuk versi hasil polling
Merdeka.com - Di tengah isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja, publik menyoroti kinerja menteri bidang ekonomi yang dinilai cenderung turun. Hal ini setidaknya terekam dalam hasil polling yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (kedaiKOPI) lewat www.uneg2politik.com.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina dan sekaligus jubir kedaiKOPI, Hendri Satrio, ada tiga kementerian ekonomi yang mempunyai reputasi buruk dan perlu diganti. Mereka adalah yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ekonomi Sofyan Djalil dan Menteri Industri Saleh Husin.
"96,5 Persen publik setuju agar Presiden Jokowi segera reshuffle kabinet. Kesimpulan kami adalah kinerja yang kurang baik ada dalam kementerian ekonomi yaitu kementerian Pertanian, kementerian Ekonomi, dan kementerian Industri. Publik mau agar segera diadakan reshuffle setelah enam bulan pemerintahan ini," ungkap Hendri dalam diskusi 'Mendongkrak Kinerja Kabinet Kerja (khususnya kementerian ekonomi)' di Kedai Tjikini, Jl Cikini Raya, Cikini, Jakpus, Rabu (23/4).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan penurunan kinerja para menteri ekonomi disebabkan oleh kurangnya koordinasi di antara mereka.
"Titik lemah selama ini adalah pada koordinasi. Ada gejala tidak adanya koordinasi bagus. Contoh ketika presiden bicara harga beras naik, ada menteri yang bicara tentang harga beras dan stok beras. Ini contoh di mana menteri kurang koordinasi," ujar Misbakhun.
Di lain hal, anggota DPR dari Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie ini mengaku tidak setuju dengan reshuflle kabinet. Menurut dia yang penting adalah evaluasi kerja dari pada mengganti para menteri.
"Perombakan itu hak presiden. Tetapi sebaiknya terlebih dahulu evaluasi dari pada sekedar mengganti menteri," pukas Misbakhun.
Menteri terbaik
Sementara itu, hasil polling juga menunjukkan tiga menteri bidang ekonomi yang dinilai publik memiliki kinerja baik. Mereka adalah Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri PU Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam pemaparan hasil survei itu, dijelaskan Hendri, diperoleh hasil berupa 26,67 persen setuju jika menteri tidak perlu diganti hanya dirotasi, 58,14 persen ada tambahan dari profesional atau akademisi, 2,33 persen ada tambahan dari KIH terutama dari PDIP, 15,12 persen dari KMP, 1,74 persen dari arahan Megawati Soekarnoputri.
Misbakhun menilai kinerja menteri yang baik berasal dari koordinasi dan latar belakang mereka. Dia mengambil contoh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN yang dinilainya mampu menerjemahkan pikiran Jokowi dalam implementasi kinerja selama ini.
"Saudara Bambang, mungkin karena latar belakangnya akademisi mempunyai terobosan yang bisa mengimplementasikan pikiran Presiden Jokowi. Dia berhasil golkan APBNP. Dia bisa jalankan tepat waktu APBNP dan isinya sesuai dengan program Nawacita. Bu Rini juga demikian," pukas Misbakhun.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca Selengkapnya"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaTingkat kepuasan kinerja pemerintah mempengaruhi pilihan capres-cawapres di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaHasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDebat cawapres akan digelar KPU di JCC besok Jumat.
Baca SelengkapnyaHasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.
Baca SelengkapnyaKepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai angka 74 persen.
Baca Selengkapnya"Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies," kata kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin.
Baca Selengkapnya