3 Momen ini Jokowi sindir pemerintahan era SBY

Merdeka.com - Bukan dalam pekan ini saja Presiden Jokowi menyindir kebijakan pemerintah masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, beberapa kali Jokowi menyindir kebijakan era sebelumnya kurang tepat.

Berikut ini, beberapa momen Presiden Jokowi secara tidak langsung menyindir pemerintahan era SBY:

Subsidi harga BBM

Presiden Joko Widodo menyindir pemerintahan sebelumnya, terkait harga BBM khususnya wilayah timur Indonesia 3,5 tahun lalu yang mencapai Rp 60 ribu perliter. Sedangkan pada eranya subsidi sudah dicabut tapi harga BBM bisa seragam.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," ujar Jokowi.

Kritikan ini langsung menuai reaksi dari SBY, dia membalas kritikan itu melalui akun pribadi twitternya. "Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*" cuit SBY.

Utang dan bunganya

Presiden Joko Widodo pernah menjelaskan persoalan utang yang terus menumpuk pada eranya. Saat itu Jokowi langsung menegaskan jumlah utang yang dimiliki Indonesia saat ini bukan karena dirinya, melainkan sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya."Isu utang, saya dilantik itu utangnya sudah Rp 2.700 triliun, ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau empat tahun sudah tambah seribu. Ngerti ndak ini? Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja," kata Presiden Jokowi.

Pembangunan LRT

Presiden Jokowi juga pernah mengkritik terkait lambatnya pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Cibubur Dukuh Atas. Menurutnya, pembicaraan pembangunan LRT sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permasalahan selama ini ialah landasan hukum pembangunan dalam bentuk peraturan presiden tak kunjung keluar. Pasalnya, perpres diperlukan karena proyek tersebut meliputi sejumlah daerah. (mdk/has)