3 Parpol Mulai Beberkan soal Jatah Menteri dari Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah rampung menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Porsi jatah menteri telah ditetapkan, di mana 45 persen untuk partai politik dan 55 persen profesional.

Dari 45 persen jatah parpol diisi oleh partai pendukung. Beberapa parpol sudah buka-bukaan mengenai jatah menteri yang diberikan Jokowi. Partai-partai ini sudah menyiapkan kader terbaiknya. Berikut parpol yang blak-blakan dapat jatah menteri:

Partai Golkar Dapat Tiga Jatah Menteri

Sebagai partai pendukung, Golkar dipastikan mendapat jatah menteri dari Jokowi. Sampai saat ini Jokowi masih enggan menyebut jatah untuk Golkar. Akan tetapi Golkar sendiri mengaku bahwa partai identik dengan warna kuning itu diberi tiga jatah menteri oleh Jokowi. Golkar lantas menyebutkan tiga calon menteri tersebut.

"Tiga menteri. Airlangga, Agus Gumiwang dan Satya Widya Yudha. Sementara itu," kata orang dekat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada merdeka.com, Jumat (16/8).

Tiga kursi menteri ini lebih banyak dibanding dengan periode pertama hanya satu. Jatah itu bukan hanya karena Golkar partai pendukung. Di sisi lain, Golkar merupakan partai pemenang kedua di Pemilu 2019.

PPP Dapat Lebih Dari Satu

Tak hanya Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mendapat jatah kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. PPP mengaku mendapat lebih dari satu kursi menteri dari Jokowi.

"Insya Allah jumlahnya lebih dari satu. Pokoknya lebih dari satu," kata Sekjen PPP Arsul Sani, di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (18/8).

PPP mengatakan Jokowi baru memberikan jumlah saja untuk partai. Untuk pos menteri belum diberitahu.

PKB Lebih dari Tiga

Pada periode pertama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat jatah tiga kursi menteri dari Jokowi. Tiga menteri itu, Menpora, Menaker, dan Mendes-PDTT.

Di periode kedua ini, PKB yakin jatah kursi kepada partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu bakal ditambah Jokowi. PKB mempercayai Jokowi memberikan berapapun kursi kabinet. PKB bakal 'manut' saja dengan hak prerogatif presiden.

"Katanya begitu kalau kita bersyukur akan ditambah. Jadi itulah, PKB bersyukur maka mudah-mudahan ditambah," kata Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).