Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Tahun Jokowi-JK, Gerindra beri catatan merah soal demokrasi

3 Tahun Jokowi-JK, Gerindra beri catatan merah soal demokrasi Ahmad Riza Patria. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Partai Gerindra memberikan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 3 tahun memimpin Indonesia. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai aspek demokrasi merupakan catatan merah dari pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau dari aspek demokrasi, menurut kami luar biasa. Menurut kami ini catatan merah ya," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).

Contohnya, langkah pemerintah memaksakan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dalam UU Pemilu. Penerapan angka ambang batas pencalonan presiden dinilai melanggar hak demokrasi warga negara dan konstitusi.

"Konstitusi pemilu misalnya, pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen, ini sangat melanggar. Melanggar hak demokrasi, keadilan, melanggar hak yang sama, melanggar konstitusi," tegasnya.

Pemerintah seharusnya menurunkan bukan malah menaikkan angka ambang batas pencalonan presiden. Untuk itu, Riza menyebut penerapan ambang batas justru merupakan kemunduran demokrasi.

"Kita telah memberi kesempatan pemilihan presiden dan wakil presiden diusung melalui partai politik tidak memberi ruang pada independen, tapi di partai politik sendiri sudah dibatasi lagi dengan threshold 20 persen," sambung dia.

Selain UU Pemilu, keluarnya Perppu Ormas semakin menambah mundur iklim demokrasi di Indonesia. Terbitnya Perppu Ormas menunjukkan pemerintah arogan, represif dan otoriter.

"Tambah lagi sekarang Perppu Ormas, lebih mundur karena ini seperti arogansi kekuasaan, bentuk otoriter, ini bentuk represif, bentuk tafsir tunggal, absolut pada pemerintah semata," ujar Riza.

Lebih lanjut, Riza menyoroti soal program revolusi mental yang dikampanyekan Jokowi-JK saat Pemilihan Presiden 2014 silam. Hingga saat ini, dia mengaku tidak memahami konsep dan implementasi program tersebut.

Wakil Ketua Komisi II ini menambahkan, pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diatasi yakni masalah sembako, masalah tingginya listrik, pengangguran, sulitnya lapangan pekerjaan.

"Sampai hari ini kita enggak ngerti, enggak tau apa konsep revolusi mental, implementasinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Buktinya kriminal meningkat, pidana meningkat, korupsi meningkat, dan sebagainya," ucapnya.

Soal pembangunan infrastruktur, Riza mengapresiasi kinerja pemerintah di sektor itu. Namun, dia menganggap pembangunan infrastruktur tidak semuanya tepat sasaran.

Riza juga mengingatkan pemerintah agar infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

"Membangun infrastruktur itu membutuhkan dana yang besar, lokasi titik harus disesuaikan," tambah Riza. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: JK Gerah Lihat MK-KPK Bermasalah: Kalau Tiangnya Rusak, Demokrasi akan Jatuh!
VIDEO: JK Gerah Lihat MK-KPK Bermasalah: Kalau Tiangnya Rusak, Demokrasi akan Jatuh!

Menurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.

Baca Selengkapnya
JK Tuding Pemilu 2024 yang Terburuk, Diatur Pemerintahan dan Orang Punya Uang
JK Tuding Pemilu 2024 yang Terburuk, Diatur Pemerintahan dan Orang Punya Uang

JK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
Pekerjaan Rumah Indonesia jelang Pemilu 2024
Pekerjaan Rumah Indonesia jelang Pemilu 2024

Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Ngeri Ngeri Sedap Tarung Pilkada di Provinsi Ini, Presiden PKS Towel Cak Imin PKB
VIDEO: Prabowo Ngeri Ngeri Sedap Tarung Pilkada di Provinsi Ini, Presiden PKS Towel Cak Imin PKB

Partai Gerindra melangsungkan apel pada Sabtu (31/8). Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya
Senyum Canggung Jokowi Panggil Gibran Sebagai Wapres Terpilih di Rapimnas Gerindra
Senyum Canggung Jokowi Panggil Gibran Sebagai Wapres Terpilih di Rapimnas Gerindra

Momen canggung Jokowi menyapa Gibran dengan sebutan Wapres terpilih membuat para perserta Rapimnas Partai Gerindra tertawa.

Baca Selengkapnya
Dinobatkan Alumni Paling Memalukan oleh BEM UGM, Jokowi: Ya Biasa Saja
Dinobatkan Alumni Paling Memalukan oleh BEM UGM, Jokowi: Ya Biasa Saja

Jokowi menanggapi santai soal kritikan dari BEM UGM soal dirinya dinobatkan jadi alumni paling memalukan

Baca Selengkapnya
Habiburokhman Bicara Dinamika Politik: Kita Sudahi Gaya Politik Kalkulator Elektoral
Habiburokhman Bicara Dinamika Politik: Kita Sudahi Gaya Politik Kalkulator Elektoral

Habiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puncak Kemarahan Mahfud Terbuka Lawan Jokowi, Ngeri Negara Bubar Tak Takut Dimaki!
VIDEO: Puncak Kemarahan Mahfud Terbuka Lawan Jokowi, Ngeri Negara Bubar Tak Takut Dimaki!

Mahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.

Baca Selengkapnya
Ganjar Minta Maaf Jokowi Berubah: Di Ujung Ada yang Berbeda, Kita Tanggung Jawab
Ganjar Minta Maaf Jokowi Berubah: Di Ujung Ada yang Berbeda, Kita Tanggung Jawab

Ganjar mengakui PDI Perjuangan selama dua periode ini merupakan pengusung Jokowi sebagai Presiden.

Baca Selengkapnya
Pidato Lengkap Prabowo Puji Setinggi Langit Jokowi: Kami ada di Belakang Bapak!
Pidato Lengkap Prabowo Puji Setinggi Langit Jokowi: Kami ada di Belakang Bapak!

Seluruh petinggi parpol dan menteri Jokowi hadir di rapimnas Gerindra.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons PDIP Soal Kabar Jokowi Gabung Golkar, Keras Singgung Penolakan 3 Periode
VIDEO: Respons PDIP Soal Kabar Jokowi Gabung Golkar, Keras Singgung Penolakan 3 Periode

Hasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Baca Selengkapnya