38 DPD II Golkar di Jatim diancam pecat jika tak dukung Ical
Merdeka.com - DPD I Partai Golkar Jawa Timur mengumpulkan pengurus dari 38 DPD II. Mereka diminta komitmennya berupa surat dukungan terhadap kepengurusan hasil munas di Bali yang diketuai Aburizal Bakrie. Bagi yang bermain dua kaki atau tidak loyal, sanksi pemecatan telah disiapkan.
Dalam acara Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Konsolidasi Hasil Munas Bali 2014, yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar di Jalan A Yani, Surabaya, Sabtu (13/12), DPD I Partai Golkar Jawa Timur meminta kepada 38 DPD II se- Jawa Timur, memberikan surat pernyataan dukungan untuk Aburizal Bakrie.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Gesang Budiarso mengatakan, keputusan mendukung Munas Golkar di Bali adalah final dan mengikat. Dia juga mendesak komitmen tegas dengan memberikan pernyataan dukungan.
-
Apa permintaan Golkar kepada Bahlil? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Hasil Munas Bali jadi acuan, jika ada yang melanggar, akan diberi sanksi pecat. Amanat Munas akan dilaksanakan, tolong perjuangkan ke Mahkamah Partai sesuai mekanisme. Ini bukan main-main. Organisasi tanpa ketaatan seperti gerombolan," tegas Gesang di hadapan peserta rapat.
Gesang juga menyebut, perlunya pernyataan dukungan Munas Golkar di Bali. Hal itu untuk mengantisipasi 'main mata' kader berdiri di dua kaki, yaitu Munas Golkar di Bali dan Ancol, Jakarta versi Agung Laksono Cs.
Bahkan, Gesang menyebut ada DPD II di Jawa Timur yang makar terhadap Munas Golkar di Bali, dan sudah menyeberang ke Ancol-nya Agung Laksono. Sayang, dia enggan menyebut nama dan jumlah kader yang mbalelo.
"Saya mempunyai data dan foto siapa saja, sejumlah kader Golkar yang mengikuti kegiatan Munas di Ancol," akunya.
"Saya tidak main-main, saya tidak pernah takut, yang saya takutkan hanya main-main, tolong camkan benar. Tolong kalau perlu suara saya direkam. Risiko ada di jabatan saya. Siapa yang membangkang harus dipecat," sambungnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Edy Kuntadi menyampaikan, dalam perjalanan akhir partai berlogo pohon beringin ini mulai 'dikoyak-koyak.' Untuk itu, dengan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi, menunjukkan sikap jelas, Golkar Jawa Timur harus tetap solid.
"Ini menunjukkan 38 DPD kabupaten/kota berjalan solid. Dengan konsolidasi, termasuk beberapa langkah setelah ada dua (Golkar Munas Bali dan Golkar Munas Ancol)," terang dia.
Dia juga menegaskan, pihaknya secara sah mengakui hasil Munas di Bali. Dan yang digelar di Ancol adalah ilegal. "Karena kita tidak mengenal presidium, dan munas di Ancol tidak ada kehadiran. Untuk itu, Golkar Jatim menyatakan komit dan mengakui hasil Munas di Bali. Kami mengakui Munas Bali," tegas dia.
Terpisah, Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Zainudin Amali yang dikonfirmasi wartawan di Surabaya menyampaikan, pihaknya tetap berkomitmen membangun kepentingan partai.
Saat ini, kata dia, secara politis, dirinya memang sudah bersebrangan dengan Aburizal Bakri, dan dia siap terus mengawal keputusan Munas Golkar di Ancol.
Selain itu, mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini juga mengaku, saat ini, hasil putusan Munas Golkar di Ancol diserahkan ke Kemenkum HAM. Hal yang sama juga dilakukan pihak Aburizal Bakrie: Menyerahkan hasil Munas di Bali ke pihak Kemenkum HAM. "Kami terus mematangkan barisan, dan prosesnya memang belum selesai," tutup Zainudin. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaSudah ada 38 DPD yang mendukung Bahlil Lahadalia menjadi caketum Partai Golkar
Baca SelengkapnyaPeserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca SelengkapnyaKendati belum diketahui berapa jumlah DPD Golkar yang mendukung Bahlil menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaGolkar yakin dengan mendukung Khofifah bisa meningkatkan perolehan tambahan 6 kursi DPR di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaMenurut Zaki, semua dukungan ini akan disampaikan kepada Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai bahan pertimbangan menentukan sosok Bacagub Jakarta.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya