38 DPD II Golkar di Jatim diancam pecat jika tak dukung Ical

Merdeka.com - DPD I Partai Golkar Jawa Timur mengumpulkan pengurus dari 38 DPD II. Mereka diminta komitmennya berupa surat dukungan terhadap kepengurusan hasil munas di Bali yang diketuai Aburizal Bakrie. Bagi yang bermain dua kaki atau tidak loyal, sanksi pemecatan telah disiapkan.

Dalam acara Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Konsolidasi Hasil Munas Bali 2014, yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar di Jalan A Yani, Surabaya, Sabtu (13/12), DPD I Partai Golkar Jawa Timur meminta kepada 38 DPD II se- Jawa Timur, memberikan surat pernyataan dukungan untuk Aburizal Bakrie.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Gesang Budiarso mengatakan, keputusan mendukung Munas Golkar di Bali adalah final dan mengikat. Dia juga mendesak komitmen tegas dengan memberikan pernyataan dukungan.

"Hasil Munas Bali jadi acuan, jika ada yang melanggar, akan diberi sanksi pecat. Amanat Munas akan dilaksanakan, tolong perjuangkan ke Mahkamah Partai sesuai mekanisme. Ini bukan main-main. Organisasi tanpa ketaatan seperti gerombolan," tegas Gesang di hadapan peserta rapat.

Gesang juga menyebut, perlunya pernyataan dukungan Munas Golkar di Bali. Hal itu untuk mengantisipasi 'main mata' kader berdiri di dua kaki, yaitu Munas Golkar di Bali dan Ancol, Jakarta versi Agung Laksono Cs.

Bahkan, Gesang menyebut ada DPD II di Jawa Timur yang makar terhadap Munas Golkar di Bali, dan sudah menyeberang ke Ancol-nya Agung Laksono. Sayang, dia enggan menyebut nama dan jumlah kader yang mbalelo.

"Saya mempunyai data dan foto siapa saja, sejumlah kader Golkar yang mengikuti kegiatan Munas di Ancol," akunya.

"Saya tidak main-main, saya tidak pernah takut, yang saya takutkan hanya main-main, tolong camkan benar. Tolong kalau perlu suara saya direkam. Risiko ada di jabatan saya. Siapa yang membangkang harus dipecat," sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Edy Kuntadi menyampaikan, dalam perjalanan akhir partai berlogo pohon beringin ini mulai 'dikoyak-koyak.' Untuk itu, dengan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi, menunjukkan sikap jelas, Golkar Jawa Timur harus tetap solid.

"Ini menunjukkan 38 DPD kabupaten/kota berjalan solid. Dengan konsolidasi, termasuk beberapa langkah setelah ada dua (Golkar Munas Bali dan Golkar Munas Ancol)," terang dia.

Dia juga menegaskan, pihaknya secara sah mengakui hasil Munas di Bali. Dan yang digelar di Ancol adalah ilegal. "Karena kita tidak mengenal presidium, dan munas di Ancol tidak ada kehadiran. Untuk itu, Golkar Jatim menyatakan komit dan mengakui hasil Munas di Bali. Kami mengakui Munas Bali," tegas dia.

Terpisah, Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Zainudin Amali yang dikonfirmasi wartawan di Surabaya menyampaikan, pihaknya tetap berkomitmen membangun kepentingan partai.

Saat ini, kata dia, secara politis, dirinya memang sudah bersebrangan dengan Aburizal Bakri, dan dia siap terus mengawal keputusan Munas Golkar di Ancol.

Selain itu, mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini juga mengaku, saat ini, hasil putusan Munas Golkar di Ancol diserahkan ke Kemenkum HAM. Hal yang sama juga dilakukan pihak Aburizal Bakrie: Menyerahkan hasil Munas di Bali ke pihak Kemenkum HAM. "Kami terus mematangkan barisan, dan prosesnya memang belum selesai," tutup Zainudin. (mdk/bal)