4 Aksi Wagub Djarot yang bersinggungan dengan kampanye

Merdeka.com - KPU DKI Jakarta tengah merumuskan aturan main putaran kedua Pilgub DKI 2017. Di putaran yang akan digelar April itu, petahana Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Ahok-Djarot sebagai petahana berat hati untuk kembali cuti di putaran kedua. Alasannya, sang petahana ingin fokus melayani warga Jakarta. Menyelesaikan tugas-tugas hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2017 nanti.

Namun hal ini dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Ahok-Djarot ditakutkan bakal memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemenangan Pilgub DKI. Hal ini juga dilihat oleh komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Menurut dia, ada ketidakadilan jika putaran kedua tak ada kampanye. Terlebih, Ahok-Djarot tak melakukan cuti sebagai incumbent.

"Kalau tidak ada kampanye, tetapi kemudian petahana bisa melakukan kegiatan yang banyak pihak bisa seperti penyalahgunaan jabatan dan ketidakadilan bisa terjadi," ungkapnya di kantor LBH Jakarta Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3).

Kendati demikian, persoalan ada atau tidaknya kampanye di putaran kedua, hal itu akan diputuskan oleh KPU DKI Jakarta. Hingga kini, belum ada putusan, KPU DKI masih mengundang sejumlah ahli untuk membahas masalah tersebut.

Catatan merdeka.com, Sabtu (4/3), Djarot memang sudah 4 kali memanfaatkan jabatannya untuk 'kampanye'. Berikut momen-momen Djarot yang bersinggungan dengan kampanye dihimpun merdeka.com:

Ke Yogya temui Syafii Maarif

Dalam rangka kunjungan kerja ke Yogyakarta, Djarot Saiful Hidayat mampir bertemu Syafii Maarif.  Dalam pertemuannya, Djarot sempat membahas tentang dinamika Pilgub DKI yang kental bernuansa SARA menyudutkan pasangannya Basuki T Purnama (Ahok)."Tadi kita sempat berbicara banyak hal. Di antaranya tentang Pilkada Jakarta. Kita sama-sama prihatin dengan isu SARA yang terus dimainkan dan terus digoreng," ujar Djarot.Buya Syafii merupakan tokoh ulama kharismatik yang sangat dihormati, tidak hanya sesama tokoh muslim, tapi juga petinggi negara. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga memiliki banyak pengikut, tidak terkecuali di Jakarta.Djarot menambahkan, bahwa dirinya sempat pula menceritakan kepada Syafii Maarif tentang ada masjid-masjid di Jakarta yang dipasangi spanduk-spanduk SARA. Di antaranya, sambung Djarot, spanduk yang berisi menolak mensalatkan jenazah warga yang mendukung penista agama."Saya tadi cerita ke Buya kalau saya akan salat di masjid-masjid yang memasang spanduk-spanduk seperti itu. Jangan kebablasan dong. Jangan begitulah, masak beda pilihan sampai segitunya," ungkap Djarot.Djarot menuturkan bahwa isu SARA yang diantaranya adalah pemasangan spanduk menolak mensalatkan jenazah yang mendukung penista agama merupakan cara yang dangkal dan tak elegan."Jangan nakut-nakutin warga dengan yang begituan. Jangan gertak-gertak warga pakai cara itu. Tentukan saja pilihannya pada 19 April mendatang," terang Djarot.

Ke Jateng temui Ganjar Pranowo

Usai dari Yogyakarta, Djarot kemudian berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana, politisi PDIP itu bertemu dengan rekan separtainya yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Dalam pertemuan itu, Djarot mengklaim dan merasa bangga jika dirinya merupakan satu-satunya orang Jawa, khususnya Jawa Tengah yang maju di Pilgub DKI Jakarta 2017."Dari pilkada ini sing Jowo yo karek aku thok iki," tegas Djarot kepada media usai kunjungan kerja (kunker) bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Ruang Kerja Gubernur Jawa Tengah Gedung A Lantai 2, Kompleks Pemprov Jateng, Jumat (3/3).Selain itu, Djarot menyatakan, merasa bangga jika saat ini ada sekitar 36 persen warga Jawa yang paling banyak adalah warga Jawa Tengah. Bahkan, dari 36 persen itu, 15 persen merupakan warga Jawa Tengah yang sudah mempunyai hak pilih di Pilkada DKI Jakarta pada putaran keduanya nanti."Ini, warga Jawa yang ada di Jakarta sekitar 36 persen dari 36 persen itu yang paling banyak Jawa Tengah. Jawa Tengah itu populasinya hampir 15 persen yang punya hak pilih," terangnya.Djarot pun menceritakan pengalamanya saat meresmikan beberapa lapak-lapak pedagang sementara di beberapa pasar di DKI Jakarta banyak yang merupakan warga Jawa Tengah mencari hidup dan bekerja sebagai pedagang seperti penjual bakso dan lainya."Kemarin saya resmikan lokasi sementara untuk pedagang macam-macam ada bakso, mereka dari Jawa Tengah. Kemudian ada mendoan, itu Jawa Tengah," pungkasnya.

Salam dua jari foto bareng warga

Kubu Anies-Sandi juga buka suara tentang tindak tanduk Djarot dengan jabatannya. Kubu Anies-Sandi merasa Djarot telah menyalahgunakan jabatan pada kunjungan Senin 27 Februari lalu ke Utan Kayu Selatan, Jakarta.Di sini, Djarot tertangkap kamera bersama warga foto bersama dengan mengacungkan salam dua jari, khas kampanye Ahok-Djarot. Padahal saat itu belum masuk masa kampanye, terlebih Djarot mengenakan pakaian dinas wakil gubernur DKI."Kami mendapatkan gambar dimana di satu kelurahan wagub (wakil gubernur) dengan seragam kebesarannya berfoto dengan warga dan jelas-jelas fotonya mengacungkan 2 jari ini bagian yang semestinya tidak boleh terjadi," ujar Wakil Ketua Timses Anies-Sandi, M Taufik di rumah pemenangan Cicurug nomor 6, Menteng, Jakarta, Selasa (28/2).Dia menilai, bahwa kejadian seperti ini dapat merusak citra demokrasi Indonesia. Menurutnya, jika Djarot ingin kampanye sebaiknya menggunakan hak cuti yang dia miliki. Hal ini dilakukan guna mencegah kejadian pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan."Besok tanggal 1 Maret 2017, kami akan melaporkannya. Dan kami minta Bawaslu harus proaktif mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini," kata Taufik.

Baju kotak-kotak

Pada 26 Februari lalu, saat bertemu dengan Pospera Tuna Rungu di Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Djarot juga bersinggungan dengan kampanye. Di situ, warga yang hadir mengenakan baju kotak-kotak, khas kampanye Ahok-Djarot. Namun mantan Wali Kota Blitar itu yakin, tindakannya tersebut bukan kategori kampanye."Saya sampaikan bahwa ini bukan waktu kampanye. Tidak boleh kampanye, karena kampanye sudah selesai 3,5 bulan. Sekarang tinggal bekerja, bekerja, nggak kampanye, nggak boleh. Teman-teman Pospera tidak boleh kampanye. Saya kaget (pakaian kotak-kotak), yang penting nggak ada nama dan nomor. Makanya ada keterbatasan komunikasi," beber Djarot di lokasi.Unsur kampanye menurut UU juga tidak sembarang. Calon kepala daerah bisa dikatakan melakukan kampanye jika setidaknya dalam kegiatan tersebut ada atribut dan alat peraga kampanye, mengajak warga untuk mencoblos nomor tertentu. Selain itu, calon juga menjabarkan visi dan misi dalam program kerja kepada warga.Djarot santai saat tahu dirinya bakal dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Dia menegaskan, apa yang dilakukannya bukan kampanye, tapi bekerja merealisasikan janji kampanye Jokowi-Ahok yang masih tersisa beberapa bulan lagi."Ya enggak (kampanye terselubung). Masa kepemimpinan kita itu 2012-2017 dan kami berkomitmen untuk mewujudkan visi misi dan janji pasangan waktu itu Jokowi-Ahok, kami melanjutkan itu. Kok dianggap kampanye, ya enggak dong," kata Djarot, di Balai Kartini, Selasa (28/2).Djarot tidak akan melarang jika ada pihak tertentu yang menuding pihaknya telah melakukan kampanye terselubung. Tetapi, ia memastikan bahwa dirinya saat ini hanya fokus untuk kerja melayani warga Jakarta."Kami fokus untuk mewujudkan janji-janji politik Pak Jokowi dan Pak Basuki sampai dengan 2017," tandas Djarot.