Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

4 Alasan DPRD Banten sebut Atut masih bisa memimpin dari sel

4 Alasan DPRD Banten sebut Atut masih bisa memimpin dari sel Ratu Atut ditahan. ©2013 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - DPRD Banten menegaskan bahwa hingga saat ini roda pemerintahan di Pemprov Banten masih berjalan. DPRD Banten tidak akan meminta Ratu Atut Chosyah mundur dari jabatannya. Pernyataan DPRD Banten itupun menuai kritik dari mahasiswa.

Presiden Untirta Movement Community (UMC) Kahfi Nusantara mengatakan, Pimpinan DPRD Banten langkah DPRD Banten itu konyol. Seharusnya DPRD harus bisa menyikapi dengan dengan tegas kondisi hukum yang dialami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah .

"Sebagai lembaga representasi rakyat Banten, sangat konyol statemen dari pimpinan DPRD Banten itu. Okelah secara aturan, ada prosedur tersendiri. Akan tetapi secara moral, ini sudah tidak layak dipertahankan," ujar Kahfi. Berikut alasan DPRD Banten bahwa Atut masih layak memimpin Banten seperti dirangkum merdeka.com:

Belum jadi terdakwa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten memastikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Banten tetap berjalan baik dan tidak terganggu, terkait ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh KPK.Hasil rapat pimpinan DPRD Banten di Serang, Selasa, menyimpulkan pimpinan DPRD Banten menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum Gubernur Ratu Atut Chosiyah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten masih tetap aman hingga Atut dinyatakan sebagai terdakwa."Soal pelanggaran belum bisa buktikan pelanggarannya, kalau bicara lembaga ya harus bicara aturan. Soal proses hukum percaya penuh ke KPK, kalau belum jadi terdakwa belum bisa diberhentikan," kata Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin usai memimpin Rapat Pimpinan DPRD Banten.

Pemerintahan Banten masih bisa berjalan dengan baik

Menurut Ketua DPRD Aeng Haerudin, meski Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berada di tahanan, Pemerintahan Provinsi Banten hingga saat ini masih dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada satupun alasan pihaknya baik untuk mendesak Atut mundur maupun menggunakan hak anggota dewan seperti hak interpelasi ataupun angket."Pemerintahan masih berjalan dengan baik, tidak perlu interpelasi. Selama ini tidak ada alasan untuk mendesak gubernur mundur, tidak ada undang-undang yang dilanggar," kata Aeng.Ia mengaku, DPRD Banten tidak bisa didorong-dorong untuk mendesak Ratu Atut mundur atau menggunakan haknya, karena tidak ada satupun dasar untuk melakukannya."Bicara politis bisa aja semua bicara, tapi kalau lembaga harus berdasarkan aturan," kata Aeng saat jumpa pers hasil Rapim tersebut.

Pemprov Banten masih bisa bawa urusan ke penjara Atut

Aeng Haerudin mengatakan, hingga saat ini roda pemerintahan di Pemprov Banten masih berjalan dengan baik. Sehingga, sikap DPRD Banten tidak akan meminta Ratu Atut Chosiyah mundur dari jabatannya."Kami akan mengikuti aturan yang berlaku, Sebab sesuai dengan undang-undang, Gubernur hingga saat ini masih ibu Atut dan wakil masih pak Rano," kata Aeng Haerudin.Menurut Aeng, jika ada kewenangan gubernur yang harus ditandatangani, Pemprov Banten masih bisa datang ke Jakarta, karena masih dibolehkan."Contohnya saat ini banyak kepala daerah yang ditahan, tapi masih bisa menandatangani, bila ada hal-hal yang penting," katanya.

Tidak berwenang

Wakil Ketua DPRD Banten Suparman mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk meminta Atut mundur dari jabatannya, karena hal itu merupakan hak yang bersangkutan. Pimpinan dewan sepakat untuk melaksanakan aturan atau undang-undangan yang berlaku.Ia mengatakan, selama roda pemerintahan Banten masih bisa berjalan dengan baik."Tapi kalau sudah dianggap 'urgen', ibu gubernur tidak bisa lagi melaksanakan tugas, bisa dimusyawarahkan kembali di dewan," kata Suparman.Rapim DPRD Banten yang digelar di tengah-tengah masa reses, dihadiri seluruh Wakil Ketua Dewan yaitu Suparman (F Golkar), Ei Nurul Khotimah (F PKS), Eli Mulyadi (F Hanura) dan Asep Rahmatullah (F PDI P). Rapim tersebut intinya membahas surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal Pelantikan wali kota Tangerang dan bupati Lebak oleh wakil gubernur Banten.

Baca juga: 6 Kesengsaraan Ratu Atut di balik jeruji besi DPRD Banten 'masuk angin' diduga karena terima mobil dari Atut Ditahan di sel Pondok Bambu, Atut cemaskan kondisi anak-anaknya DPRD Banten tak akan minta Atut mundur Keluarga Atut: Kita tidak pernah merasa jadi dinasti Banten (mdk/tts)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahasiswa Prihatin dengan Kondisi Pilkada Banten 2024, Ada Politisasi Hukum?
Mahasiswa Prihatin dengan Kondisi Pilkada Banten 2024, Ada Politisasi Hukum?

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mengaku prihatin dengan proses politik Pilkada di Banten yang kental dengan politisasi hukum.

Baca Selengkapnya
Ingat Eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah? Ini Potret Terbarunya Tetap Kece & Glowing Hadiri Pelantikan DPRD
Ingat Eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah? Ini Potret Terbarunya Tetap Kece & Glowing Hadiri Pelantikan DPRD

Penampilan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disorot saat hadiri pelantikan anggota DPRD Banten pasca bebas dari penjara.

Baca Selengkapnya
Dukung Airin-Ade Sumardi di Pilkada Banten, PDIP Tak Takut Koalisi Gerindra Cs: Gajah Sama Semut Menang Mana?
Dukung Airin-Ade Sumardi di Pilkada Banten, PDIP Tak Takut Koalisi Gerindra Cs: Gajah Sama Semut Menang Mana?

Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.

Baca Selengkapnya
Kejati Banten Diminta Netral dan Tegas Tangani Kasus Pilkada
Kejati Banten Diminta Netral dan Tegas Tangani Kasus Pilkada

Mereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Refleksi HUT ke-24 Provinsi Banten, HMI Cabang Serang Ajak Masyarakat Tolak Politik Dinasti
Refleksi HUT ke-24 Provinsi Banten, HMI Cabang Serang Ajak Masyarakat Tolak Politik Dinasti

Aksi ini bertujuan untuk mengevaluasi perjalanan Banten sebagai provinsi yang bertagline Iman-Taqwa serta mengangkat berbagai masalah

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Gelar Aksi Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten 2024
Mahasiswa Gelar Aksi Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten 2024

Para mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten.

Baca Selengkapnya
Teriaki Pj Gubernur Gagal saat HUT Banten, Dua Mahasiswa Diseret ke Luar Gedung Wakil Rakyat
Teriaki Pj Gubernur Gagal saat HUT Banten, Dua Mahasiswa Diseret ke Luar Gedung Wakil Rakyat

Kedua mahasiswa berteriak, "Banten gagal, Pj Gubernur Banten gagal menata reformasi birokrasi."

Baca Selengkapnya
Terbukti Kampanyekan Andra-Dimyati, Ketua Apdesi Kabupaten Serang Terseret Pidana
Terbukti Kampanyekan Andra-Dimyati, Ketua Apdesi Kabupaten Serang Terseret Pidana

Anwar dinilai turut serta mendukung dan mengkampanyekan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Nataksumah.

Baca Selengkapnya
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024

Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Panas Airin Kalah Pilkada Banten, Singgung Partai Coklat
VIDEO: PDIP Panas Airin Kalah Pilkada Banten, Singgung Partai Coklat "Prabowo Jangan Mau Diperalat!"

Deddy Sitorus menduga ada upaya intervensi kekuasaan yang mengakibatkan pasangan yang diusungnya kalah di Pilkada Banten.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Bukti, PDIP Temukan Indikasi Kecurangan TSM di Pilkada Banten 2024
Kumpulkan Bukti, PDIP Temukan Indikasi Kecurangan TSM di Pilkada Banten 2024

Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Baca Selengkapnya
Puan Klaim Menang di 19 Pilkada Jateng: Silakan Rakyat Nilai Apakah Itu Masih Kandang Banteng?
Puan Klaim Menang di 19 Pilkada Jateng: Silakan Rakyat Nilai Apakah Itu Masih Kandang Banteng?

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengklaim partainya mengantongi kemenangan di 19 daerah Pilkada di Jawa Tengah 2024.

Baca Selengkapnya