4 Anggota DPR buat mosi tak percaya untuk Setnov terkait Freeport
Merdeka.com - Empat anggota DPR melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto yang tersangkut skandal pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setnov dianggap tidak mampu memimpin Legislatif.
Mereka yang melayangkan mosi tidak percaya yakni; politikus PDIP Adian Napitupulu, politikus Hanura Inaz Nasrullah, politikus NasDem Taufiqulhadi serta politikus PKB Arifin Hakim Toha.
"Kami siap ajukan mosi tidak percaya agar dia mundur sebagai Ketua DPR," kata Taufiqulhadi dalam konferensi persnya, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mendukung Setyo Wahono? Dapat Dukungan dari Ulama Dalam maju sebagai Calon Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di Bojonegoro. Hal ini lantaran ia dianggap peduli meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.Salah satu ulama yang mendukung Setyo Wahono adalah Kiai Safarun.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Menurut Taufiqulhadi, pada skandal lobi perpanjangan kontrak pertambangan emas Freeport, DPR perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal itu dilakukan untuk membongkar kasus tersebut jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak menyelesaikan proses masalah etik terhadap Setnov dengan baik.
"Kami juga ingin mendorong pansus Freeport apabila tidak diproses sebagaimana diharapkan kami akan mendorong pansus Freeport," ujar dia.
Ditegaskan dia, pernyataan itu disampaikan secara pribadi bukan dari fraksi. Taufiqulhadi pun mengaku siap bertanggungjawab atas sikapnya tersebut. Meski tidak diatur dalam tata tertib DPR, Taufiqulhadi merasa yakin jika 10 fraksi di DPR bakan mendukung pembentukan Pansus.
"Kami yakin 10 fraksi di dewan akan mendukung mosi ini. Jadi bukan hanya yang hadir dari 4 fraksi. Kami yakini dengan seyakin-yakinnya, 10 fraksi akan mendukung mosi ini. Aksi ini akan kami umumkan dalam bentuk pengumpulan tandatangan pada hari Senin," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat voting pada Kamis (21/11).
Baca SelengkapnyaNama-nama Caleg Terancam Gagal Dapat Kursi DPR Meski Dapat Ratusan Ribu
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKini keputusan siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Sulsel ada di tangan Mendagri usai DPRD Sulsel tak mengirimkan tiga nama.
Baca SelengkapnyaLingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan analisis hitung cepat atau quick count terkait Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaAbah Otong langsung bertemu dengan Andika saat mengalihkan dukungannya.
Baca SelengkapnyaMega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca SelengkapnyaKekayaan Setyo Budiyanto ini tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)yang dilaporkan pada 1 April 2024.
Baca SelengkapnyaMereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaSetyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca Selengkapnya