4 Desakan kuat kepada Jokowi segera reshuffle menteri

Merdeka.com - Isu pergantian Kabinet Kerja di era pemerintahan Jokowi semakin kencang mendekati hari raya Idul Fitri. Sejumlah nama disebutkan bakal dicopot atau digeser dari jabatannya.

Tak tanggung-tanggung, isu perombakan ini pertama kali dihembuskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini menilai sejumlah menteri dalam kabinet kerja tak maksimal bekerja.

Bola panas mengenai perombakan sejumlah menteri semakin kencang menyusul Koalisi Merah Putih ikut bersuara. Sejumlah politikus dari KMP menilai beberapa menteri kabinet kerja layak di rombak karena bekerja tak maksimal.

Berikut rangkuman merdeka.com, desakan kuat Presiden Jokowi segera merombak menteri kabinet kerja:

Survei sebut reshuffle sangat mendesak

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) melakukan survei terhadap perombakan kabinet pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla. Hasilnya, 60,4 persen responden memilih reshuffle kabinet sebagai sesuatu yang mendesak dan perlu segera dilakukan.Sementara 38 persen responden menyatakan tidak perlu melakukan bongkar pasang kabinet dalam waktu dekat ini. Jubir KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, para responden berharap reshuffle dilakukan agar adanya perbaikan kehidupan ekonomi dan politik yang kian mengkhawatirkan."Para menteri bekerja bukan untuk publik tetapi untuk menyenangkan hati Jokowi. Kerjanya tidak maksimal hanya berdasarkan persepsi presiden, sehingga nilai esensi kerjanya tidak ada," kata Hendri di Kedai Kopi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).Hendri mencontohkan, aksi para menteri minim terobosan baru untuk memperbaiki perekonomian dan politik di Indonesia. Selama ini, para pejabat di kabinet hanya sekadar meniru gaya berpakaian dan blusukan Jokowi saja.Kekecewaan itu, jelas terungkap dalam tingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. KedaiKOPI juga melakukan survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Sebanyak 58,8 persen responden menyatakan kurang puas, sebesar 8 persen mengaku tidak puas sama sekali dan 1,6 persen menyatakan sangat puas dengan kerja pemerintahan saat ini.Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Ibnu Purna mengatakan, ketidakpuasaan masyarakat muncul dari pemimpin negara yang lalai menjalankan kebijakan publik yang dijanjikan saat kampanye."Harapan pemerintah tinggi, tapi mereka belum dapat melaksanakan Nawacita dan Trisaksi saat kampanye Jokowi," kata Ibnu.Namun, dalam kondisi tak menentu, presiden memilih jalan pintas memperbaiki kinerja pemerintahan melalui reshuffle kabinet. Padahal, cara ini justru memperlambat perbaikan di berbagai sektor."Kalau begini jadi mulai dari awal, ada kebijakan dan orang baru. Belum nanti, ada ketua parpol yang menolak menterinya dicopot," katanya menambahkan.Survei dilakukan pada 26 Mei sampai 3 Juni 2015 dengan 250 responden di wilayah Sudirman, Thamrin dan Kuningan, Jakarta. Survei dilakukan dengan cara mewawancarai langsung atau face to face interview dengan metode purposive sampling.

PDIP minta tambahan lima menteri

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah. "Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, Senin (22/6). Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu, mengungkapkan, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang telah berjalan sekitar delapan bulan, khususnya pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh kalangan profesional non partai politik. Oleh karena itu, kata Basarah, sangat tidak relevan ketika kalangan profesional dari partai politik dianggap tidak mumpuni masuk dalam pemerintahan. Ia menilai, sejatinya, pemerintahan memerlukan dukungan politik sehingga sangat perlu mengakomodasi menteri dari partai politik dengan seleksi yang ketat.Saat ditanya berapa kursi tambahan yang diminta PDI-P dalam postur kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle, Basarah menyebut kondisinya bisa sangat dinamis. Namun, ia menganggap jumlah ideal kursi menteri untuk PDI-P adalah empat kursi yang ada saat ini ditambah lima kursi."Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.

Mendagri: Ada menteri mengecilkan Presiden Jokowi

Di tengah isu kencang perombakan menteri kabinet kerja, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa ada menteri kabinet kerja yang menghina Presiden Joko Widodo. Sebab dia mempunyai data menteri tersebut yang mengabaikan perintah Presiden Jokowi."Saya Mendagri punya data menterinya, Pak Jokowi juga tahu menterinya yang mana mengecilkan beliau," kata Tjahjo usai buka bersama di Rumah Dinas Menko PMK Puan Maharani, Jakarta, Minggu (28/6).Namun saat disinggung nama menteri tersebut, ia enggan memberi tahukan kepada para awak media. "Nanti juga akan tahu sendiri menterinya siapa," singkat dia."Kalau masyarakat menghina presiden kan sekarang terbuka bisa lewat pers atau media sosial. Tapi kalau pembantu presiden (Menteri) ngomong seperti itu kan tidak pantas," imbuh dia.Selain itu, dia mengatakan Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh menteri Kabinet Kerja untuk tidak terpengaruh dengan isu reshuffle. Karena menteri harus fokus dengan program kinerja kementerian masing-masing."Saya tak sependapat dengan pernyataan Pak Amin Rais, Pak Jokowi itu orangnya terbuka, pintu Pak Jokowi 24 jam selalu terbuka," tutup dia.

Politikus PDIP sebut Pramono Anung layak gantikan Rini Soemarno

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut telah mendapatkan informasi jika nama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memiliki peluang besar ditendang dari kabinet kerja. Lantas, yang dijagokannya menggantikan Rini adalah Politikus Senior PDIP Pramono Anung."Mas Pram saya rasa di BUMN pas. Dilihat dari pengalaman beliau sebagai pimpinan DPR," kata Masinton saat dihubungi wartawan, Jumat (26/6). Sementara, untuk pengganti Andi Widjajanto, dia menilai Wasekjen PDIP Ahmad Basarah layak menggantikannya. Tak segan dia menyebut Basarah lebih pantas ketimbang Andi sebagai Sekretaris Kabinet. "Basarah Seskab lebih pas. Pengalaman kompetensi beliau memimpin fraksi di MPR, pengalaman beliau di DPR. Memudahkan komunikasi juga dari partai terhadap Presiden, bukan hanya dengan PDIP tapi juga dengan parpol lainnya. Kalau dibandingkan dengan Andi jauh sekali," tegasnya. Sebelumnya, Masinton juga menyebut ada kemungkinan besar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang akan diutamakan oleh Presiden Joko Widodo ditendang dari Kabinet Kerja. Keduanya memang dikenal memiliki kinerja yang buruk selama menjabat. "Denger-denger info ya. Cuma sliweran belum terkonfirmasi. Memang Rini dan Andi dianggap kinerjanya buruk dan kemudian tidak menopang program Nawa Cita Presiden," kata Masinton.Walaupun belum secara pasti keduanya yang akan direshuffle, namun Masinton memiliki alasan yang kuat kenapa keduanya memang pantas didepak. Salah satunya, Rini Soemarno, kata dia, tidak becus dalam mengelola BUMN lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian. "PMN disuntikkan ke BUMN itu tidak serta mampu mengangkat BUMN jadi bagus. Seperti Pertamina mengalami kerugian, ada conflict of interest. Hal-hal seperti ini yang menurut kita memang layak diganti," tuturnya. Untuk Andi, kata dia, lebih parah tak becus sebagai menteri. Bahkan, ia menilai beberapa kali hal yang dilakukan oleh Andi Widjajanto selama ini justru membuat Presiden celaka. Ia mencontohkan Peraturan Presiden tentang kenaikan tunjangan mobil pejabat yang saat itu menjadi polemik. "Itu karena ketidakjeliannya. Satu lagi, Pidato Presiden di Konferensi Asia Afrika, pidato Jokowi itu dia yang buat, tapi itu enggak perlu dipublish, enggak perlu dideclare. Pidato itu adalah buah pikirian Presiden," ucapnya.