4 Kegundahan Demokrat setelah Golkar teriak tolak Perppu Pilkada

Merdeka.com - Usai melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang diwariskan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kubu Ical beralasan, penolakan tersebut merupakan aspirasi dari kader-kadernya di daerah.

Mendengar berita itu, SBY meradang, presiden keenam ini secara terang-terangan menyebut Golkar ingkar janji, tak mampu memegang komitmen. Bahkan, SBY telah menugaskan anak buahnya di Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dgn PDIP & KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil," tulis SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono, Kamis (4/11).

Meski SBY mengecam keras, namun tidak semua anggota Demokrat bersikap sama seperti yang dilakukan ketua umumnya. Bahkan, mereka yakin Golkar tetap memegang tegus kesepakatan seperti saat menandatangani kontrak politik oleh Ical dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Berikut keyakinan Demokrat bahwa Golkar tak akan berkhianat dan tetap menyetujui Perppu Pilkada:

Ibas yakin Golkar tak berkhianat

Penolakan Perppu Pilkada yang diputuskan dalam Munas IX Partai Golkar di Bali memicu reaksi dari Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) masih yakin Golkar tidak akan mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu bersama Koalisi Merah Putih (KMP)."Saya menyambut baik bagi Partai dan fraksi yang ikut mendukung dan menerima Perppu Pilkada berikut perbaikan ini. Saya tetap optimis kepada partai dan fraksi lain yang belum (mendukung/menerima); pasti mereka juga mengedepankan etika serta tidak berkhianat terhadap kesepakatan yang ada," tulis Ibas lewat akun twitter-nya, Kamis (4/12). Kicauannya disertai dengan hashtag #PerppuPilkada #SuaraRakyat.Ibas melanjutkan kicauannya dan menyebut berpolitik harus disertai dengan etika dan Perppu yang diterbitkan oleh Ayahnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat."Politik itu dinamis namun politik itu juga harus disertai dengan etika. Perppu Pilkada yang dikeluarkan @SBYudhoyono sesuai keinginan publik. Bukankah kita semua sepakat untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih sejahtera sesuai dengan harapan rakyat?" tulis Ibas.Ia memiliki keyakinan apabila Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, kepala daerah akan mampu menjalani tugasnya dengan baik, asalkan Pilkada dilaksanakan dengan sepuluh perbaikan. Untuk itu, partainya terus memperjuangkan agar Perppu Pilkada ini bisa diterima oleh DPR."Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga pasti akan bertanggung jawab penuh untuk memajukan serta mensejahterakan rakyat. Perppu telah memuat beberapa perbaikan, yang ujungnya juga untuk memberikan solusi atas beberapa ekses yg akan terjadi menuju pematangan demokrasi," tulisnya."Kami @PDemokrat akan tetap memperjuangkan untuk mendukung dan menerima Perppu Pilkada ini sesuai dengan harapan rakyat dan untuk para pecinta demokrasi," lanjut Ibas.

Demokrat tetap jalin komunikasi

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono berharap seluruh fraksi di DPR mendukung Perppu Pilkada. Meski Partai Golkar telah menyatakan menolak, Demokrat masih terus menjalin komunikasi."Partai Demokrat akan terus memperjuangkan karena perppu ini terbaik untuk solusi demokrasi di Indonesia. Kami hargai semua fraksi pasti punya pandangan. Kami ajak seluruh fraksi terima Perppu Pilkada. Kami terbuka, komunikasi terus dijalin," kata Ibas di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).Kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Ibas juga menyerukan agar dukungan terhadap Perppu Pilkada diwujudkan dengan aksi nyata. "Kami harap KIH bukan hanya lips service tapi dukung penuh. Politik dinamis penuh teka-teki," ujarnya.Partai Demokrat, lanjut Ibas, akan terus mengingatkan kepada partai-partai di KMP terkait kesepakatan bersama yang telah dibuat untuk mendukung Perppu Pilkada."Kami komunikasi baik dengan KMP dan KIH. Saya tidak pesimis, mereka pegang teguh kebersamaan yang sama-sama kita buat. Perppu ini positif baik untuk masyarakat dan kematangan demokrasi. Kita semua bisa menilai kalau (kesepakatan) ini dikhianati, diingkari. Kalo ada yang keluar dari kesepakatan, akan jadi pembicaraan yang sangat menarik. Kecuali, kalau tidak (mendukung), katakan tidak sejak awal," pungkas Ibas yang juga Sekjen Demokrat ini.

Yakin cuma kepentingan sesaat

Munas Golkar IX di Bali telah usai dengan terpilihnya kembali Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum. Namun, hasil Munas di Bali itu ternyata menimbulkan polemik baru, dimana partai Golkar menolak Perppu Pilkada. Padahal Golkar ikut menandatangani kesepakatan mendukung Perppu Pilkada bersama Koalisi Merah Putih (KMP).Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menilai penandatanganan kesepakatan Perppu Pilkada yang dilakukan oleh Ical hanyalah kepentingan sesaat. Dimana hal itu sebagai salah satu strategi untuk meyakinkan DPD agar Ical terpilih kembali sebagai ketua umum Golkar."Ketum Golkar sudah tanda tangan Perppu, malah di Munas balik badan. Saya kira itu (tanda tangan) untuk kepentingan sesaat untuk meyakinkan DPD agar memilih dia (Ical)," kata Didi disela-sela diskusi, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).Dia berharap ini hanya dinamika politik, karena Perppu Pilkada sudah ditandatangani sesuai kesepakatan."Kami berharap ini hanya dinamika. Karena ini sudah ditanda tangan yang artinya mengikat," ujarnya.

Demokrat bakal berusaha lobi KMP

Partai Golkar mengubah haluan dengan menolak Perppu Pilkada. Elite Golkar berdalih keputusan itu adalah kemauan daerah saat Munas Golkar ke-IX digelar di Bali beberapa waktu lalu.Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menerbitkan Perppu pun kecewa. Saking kecewanya, SBY menyebut Golkar telah berkhianat pada kesepakatan mendukung Perppu Pilkada yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu bersama Demokrat dan parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP).Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyatakan, partainya akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung Perppu warisan SBY itu."KIH sudah jelas ya sikapnya mendukung pilkada langsung, pasti kami merapat ke sana (KIH)," kata Didi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12).Namun demikian, pihaknya hingga kini mengaku masih melobi parpol anggota KMP untuk tetap komitmen pada janjinya untuk mendukung Perppu Pilkada."Kami juga masih berupaya keras melobi-lobi kawan-kawan yang ada di KMP untuk komit pada janjinya," kata Didi.Menurutnya, kesepakatan yang sudah disepakati oleh Partai Golkar, KMP dengan Demokrat soal Perppu Pilkada bukanlah kesepakatan biasa. Menurutnya, kesepakatan itu bentuk janji kepada rakyat Indonesia."Untuk yang sudah menjadi kesepakatan bukan cuma janji biasa tapi janji terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.