4 Manuver PKS dan Gerindra runtuhkan elektabilitas Jokowi

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra kompak dan sudah membentuk koalisi bersama untuk maju bersama pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Koalisi itu siap melawan incumbent, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam beberapa lembaga survei, elektabilitas Jokowi masih digdaya dibanding calon lain seperti Prabowo Subianto. Namun untuk menggebosi elektabilitas Jokowi, PKS dan Gerindra sudah punya strategi. Berikut caranya:

Tagar #2019GantiPresiden

Politisi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan tagar #2019GantiPresiden sebagai bentuk perlawanan atas gerakan dukungan 'Dua Periode' oleh pihak pendukung Joko Widodo. Mardani adalah penggagas tagar ini. Ia juga menyatakan gerakan ini sah secara konstitusional.

"Gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional," kata Mardani.

PKS dan Gerindra bikin Sekber

Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) untuk pemenangan Pilpres 2019, di The Kemuning, Jalan Amir Hamzah Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat. Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan, adanya Sekber ini untuk menepis isu dan spekulasi yang berkembang tentang Prabowo di Pilpres 2019. Mulai dari King Maker hingga isu maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Joko Widodo (Jokowi)."Sekber ini untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap isu-isu liar yang menyebutkan Pak Prabowo jadi King Maker atau Cawapres Pak Jokowi," ungkap Andre.

Prabowo siap maju melawan Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra telah menyatakan untuk berkoalisi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Bahkan kedua partai ini sudah memenuhi syarat, 20 persen.Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah memberikan sinyal kuat akan maju sebagai capres 2019. "Sebagai mandataris partai pemegang mandat saudara sekalian sekaligus ketua umum, saya menyatakan diri tunduk dan patuh. Saya menerima keputusan ini sebagai suatu penugasan, suatu amanat, suatu perintah dan saya menyatakan siap melaksanakannya," kata Prabowo.

Kritik keras Prabowo dan Presiden PKS

Prabowo sering kali mengeluarkan kritikan pedas kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi. Kritik mulai dari masalah utang Indonesia. Sebagai negara kaya tapi sangat memprihatkan karena hidup dari utang. Dan kritik lainnya terkait dengan tenaga kerja asing.Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman juga tak kalah. Ia mengkritisi soal jumlah utang Indonesia."Utang luar negeri Indonesia dibanding-bandingkan dengan Jepang, itu tidak apple to apple. Utang Indonesia ini sudah mengkhawatirkan, tak bisa dibandingkan dengan Jepang," ujar Sohibul. (mdk/has)