4 Perbedaan visi ini bikin dua kubu di Golkar sulit rukun

Merdeka.com - Juru runding dua kubu kepengurusan di Partai Golkar bertemu di kantor DPP untuk membicarakan perdamaian. Pertemuan ini membahas sejumlah perbedaan yang menjadi dasar perselisihan kedua kubu.

Kubu pengurus hasil Munas Ancol mengirimkan 5 juru runding yang terdiri dari Andi Mattalatta, Priyo Budi Santoso, Ibnu Munzir, Agun Gunandjar Sudarsa dan Yorrys Raweyai.

Sedangkan juru runding kubu Munas Bali terdiri dari Sharif Cicip Sutardjo, MS Hidayat, Theo L Sambuaga, Freddy Latumahina dan Aziz Syamsuddin.

Sharif Cicip mengaku tidak diberi arahan khusus oleh Ical. Justru mereka ingin tahu apa agenda yang ingin dibahas kubu Agung Laksono. "Enggak ada, Ical malah menanyakan apa sih yang diinginkan atau bagaimana mencari penyesuaian-penyesuaian dalam dua pemikiran yang berbeda," kata Cicip di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/12).

Sedangkan juru runding kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso mengatakan, sejumlah kesepakatan dicapai dalam pertemuan seperti kepengurusan di daerah tidak boleh terbelah atas perpecahan yang terjadi di tingkat pusat.

"Jadi kami tadi, berdiskusi berbicara dari hati ke hati, ada yang cukup keras karena ada substansi yang belum bisa kami cairkan. Tetapi kami bersyukur ada titik tolak bersepakat islah," kata Priyo di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (23/12).

Meski begitu, sejumlah perbedaan visi kedua kubu tampaknya bakal mengganjal upaya islah. Perbedaan visi ini tampak sangat prinsip dan bisa jadi membuat upaya perdamaian sia-sia.

Apa saja perbedaan visi antara kedua kubu di Partai Golkar? Berikut rangkumannya:

Sikap Golkar terhadap pemerintah

Salah satu yang membuat kubu Agung Laksono menggelar munas tandingan di Ancol beberapa waktu lalu adalah keinginan mereka untuk membawa Partai Golkar merapat ke pemerintah. Sikap itu ditegaskan Agung usai terpilih menjadi ketua umum."Dalam rekomendasi tadi jelas bahwa Partai Golkar yang sekarang akan meminta untuk keluar dari Koalisi Merah Putih," kata Agung 8 Desember lalu.Sementara Aburizal Bakrie menyatakan hal sebaliknya. Setelah kembali terpilih melalui aklamasi dalam Munas Bali, Ical menegaskan tetap menjadikan Golkar sebagai partai penyeimbang.

Keluar atau tetap di KMP

Berbeda sikap terhadap dukungan pemerintah, tentu saja membawa konsekuensi arah koalisi. Kubu Agung tak mau Golkar berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) lagi. Sebaliknya, kubu Ical mantap bersama Prabowo dan kawan-kawan menjadi oposisi.Ketua Harian Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat menolak permintaan kubu Agung Laksono agar partainya keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Permintaan tersebut diberikan sebagai satu-satunya syarat mencapai islah atas perselisihan yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir."Salah satu syarat yang ditawarkan mereka (kubu Agung Laksono), yaitu meninggalkan KMP. Maka dengan lugas saya jawab tidak bisa," kata MS Hidayat saat menghadiri acara Muhasabah Doa Akhir Tahun yang diselenggarakan DPP PAN di Jakarta, Selasa (23/12) malam.Hidayat menambahkan, KMP merupakan koalisi yang dibangun bukan untuk menyerang atau menghalangi pemerintahan Joko Widodo. Bagi dia, KMP dibentuk untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang menyentuh rakyat."Kami tidak memusuhi pemerintah tapi bukan juga partai pemerintah. Kami koalisi yang menjaga manakala pemerintah tidak baik, tentu kami akan menentangnya. Kami akan melakukan kontrol yang konstruktif," ujar dia.

Status kepengurusan

Kubu Agung Laksono tidak mau mengakui kepengurusan Partai Golkar saat ini yang oleh Kemenkum HAM dikembalikan ke hasil Munas Riau 2009. Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, pernyataan Menkum HAM tentang kepengurusan hasil Munas VIII Pekanbaru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan kedua Munas yang dinyatakan sah. "Pengurus DPP hasil Munas VIII Riau sudan didemisionerkan oleh Munas IX di Bali, dan digantikan kepengurusan baru hasil Munas, begitu pula oleh Munas Jakarta," imbuhnya.Lebih lanjut, Agun menegaskan, kepengurusan hasil Munas VIII Partai Golkar di Riau sudah tidak memiliki kewenangan. Kepengurusan itu sudah tidak ada berkenaan dengan penonaktifan ketua umum dan dibentuk tim penyelamat partai yang sukses melaksanakan Munas di Jakarta."Kepengurusan yang didemisionerkan oleh Munas di Bali, dan dihentikan oleh Munas di Jakarta, hidup kembali. Pernyataan menteri harus dibaca sebagai daftar nama kepengurusan yang masih terdaftar secara administratif saja, yang sudah demisioner, yang tidak lagi memiliki kewenangan, hak dan kewajiban menjalankan roda organisasi Partai," tandasnya.Sementara Sharif Cicip dari kubu Munas Bali menegaskan, kepengurusan itu tetap bisa bekerja, tapi tidak bisa mengambil keputusan strategis."Demisioner artinya adalah pengurus itu tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang strategis, tapi mereka harus tetap bekerja," ujar Cicip di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/12)."Kalau enggak ada pengurus, siapa yang menjalankan di partai. Kalau dua-duanya deadlock ini partai bubar dong!" ujarnya.Dalam kepengurusan partai, Cicip menegaskan tidak boleh ada kekosongan dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Tidak boleh ada kevakuman. Sehingga pengurus demisioner itu tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan yang strategis. Di mana ke depan kita harus bisa melihat bahwa belum disahkan pemerintah kita kembali ke yang lama," pungkas dia.

Sistem pilkada dan pemilu

Salah satu isu yang menjadi pembahasan alot adalah soal sikap Partai Golkar terhadap sistem pemilu. Munas Bali merekomendasikan menolak Perppu Pilkada, mengembalikan sistem pemilu legislatif kepada sistem proporsional tertutup.Saat Munas di Bali, banyak pengurus daerah yang mengeluhkan terjadi pertarungan sesama caleg Golkar. Mereka mendesak Golkar memperjuangkan kembali sistem pencalegan di pemilu legislatif dilakukan dengan nomor urut lagi. Sedangkan untuk pilkada, munas merekomendasikan pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD.Anggota juru runding kubu Munas Ancol, Andi Mattalatta mengatakan dua isu ini turut dibahas. Kubu Agung Laksono mendukung pilkada langsung dan sistem pemilu proporsional terbuka."Visi-visi ini yang kita bicarakan. Mereka (kubu Ical) maunya gimana dulu," ujarnya.Andi menjelaskan, setelah visi-misi dipersatukan, pembahasan akan dilanjutkan kepada tahapan rekonsiliasi secara organisasi maupun secara personal. (mdk/bal)