4 Tanda-tanda Ical akan dikudeta dari kursi ketua umum Golkar

Merdeka.com - Posisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ( Ical ) sepertinya mulai digoyang. Ical kabarnya akan dilengserkan dalam musyawarah nasional (Munas) Golkar pada Oktober 2014 nanti.

Sejumlah sayap Golkar sudah mulai pasang kuda-kuda. Posisi Ical digoyang setelah mantan Menko Kesra itu memutuskan bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dalam pertarungan pilpres.

Ical memutuskan bahwa Golkar berkoalisi dengan Partai Gerindra , PAN , PKS , PPP , dan PBB. Dukungan Ical inilah yang membuat internal Golkar langsung terbelah.

Sejumlah kader yang tak setuju dengan keputusan Ical tak tinggal diam. Mereka langsung melakukan manuver. Berikut ini manuvernya:

Tiga sayap Golkar mulai konsolidasi

Tiga sayap Partai Golkar mulai bergerak untuk mempersiapkan musyawarah nasional (Munas) pada Oktober 2014. Ada tiga ormas pendiri Golkar atau biasa disebut Tri Karya mulai turun ke daerah untuk konsolidasi mempersiapkan Munas Partai Golkar.Tri Karya itu adalah MKGR, Kosgoro dan SOKSI. Ketiga ormas itu sudah mengirimkan tiga perwakilannya dan kemudian membentuk tim 9 atau tim Wali Songo. Tim ini diketuai oleh politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang."Kemungkinan digelar pada 4-8 Oktober 2014," kata Zainal yang sudah ditunjuk sebagai ketua tim Wali Songo kepada merdeka.com, Selasa (20/5).Menurutnya, jabatan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sesuai Munas sudah berjalan lima tahun. Ical sebelumnya terpilih sebagai ketua umum Golkar pada Munas di Pekanbaru pada 7 Oktober 2009."Tujuan Tim Wali Songo adalah menegakkan AD/ART Golkar, khususnya dgn pelaksanaan Munas Golkar. Sesuai bunyi AD/ART Golkar, siklus Munas itu tiap 5 tahun," ujarnya.

Kepengurusan Ical 6 tahun langgar AD/ART

Zainal mengatakan, kubu Ical telah mengantongi rekomendasi Munas di Pekanbaru 2009 yang menyebut masa kepengurusan sampai Oktober 2015. Alasan kubu Ical ini dinilai telah menyalahi aturan."Tim Tri Karya yang sudah berkonsultasi ratusan pengurus Golkar DPD II yang sempat hadir pada Rapimnas VI, menganggap keputusan yang sah adalah, mengikuti bunyi AD/ART Golkar yaitu bahwa Munas diadakan setiap 5 tahun," jelasnya."Adapun dengan adanya rekomendasi Munas Golkar di Pekanbaru yang mau memperpanjang masa jabatan Ical sampai dengan Oktober 2015, maka sesuai dengan bunyi AD/ART rekomendasi itu dinyatakan batal demi hukum," imbuhnya.

Politikus senior Golkar mulai rapatkan barisan

Kemarin malam, sejumlah politikus senior partai Golkar sudah mula merapatkan barisan. Mereka berkumpul di Hotel JW Marriott Mega Kuningan Jakarta mengkritisi kebijakan Ical yang telah berlabuh ke kubu Prabowo. Dalam pertemuan itu yang hadir di antaranya; Priyo Budi Santoso, Zainal Bintang, Aksa Mahmud, Fahmi Idris, Andi Mattalatta, Yorrys Raweyai, Agung Laksono, dan Zainal Bintang.Agung Laksono misalnya, dia bersuara lantang agar Ical tak semena-mena memecat kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK. Menurutnya, hal ini akan memperburuk kondisi di internal partai."Kami sudah lakukan dan kami hormati kami pendiri Partai Golkar kalau ada yang kurang kami minta diperbaiki. Kalau ada yang beda pendapat jangan diancam. Secara pribadi itu dia dan Tuhan. Secara lembaga ada aturannya," jelasnya.

Kirim surat ke Ical

Setelah melakukan pertemuan, para politikus senior ini sepakat untuk mengirim surat kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Surat itu akan mempertanyakan keputusan Ical yang memutuskan berlabuh ke kubu Partai Gerindra."Pikiran banyak sekali ujung kita nanti secara formal pikiran dari itu akan dihimpun surat kepada Ketum Golkar untuk mohon perhatian dan jawaban beberapa pokok persoalan yang dipandang penting dalam menjalankan tugas partai," kata Ketua DPP Priyo Budi Santoso, Kamis (22/5).Dia menjamin, pertemuan tadi tidak akan menggugat keputusan Ical yang memilih bergabung ke Gerindra. "Tapi lebih ingin menanyakan kenapa hasil rapimnas kepada ARB tidak berhasil dan memberikan fungsi lain," ujarnya.Priyo berharap, bagi kader muda yang mendukung pasangan Jokowi-JK tidak perlu diberi sanksi. Menurutnya, sanksi pemecatan malah akan membuat gaduh internal partai."Kita tidak perlu repot-repot memberi peringatan dan pemecatan bikin suasana gaduh dan tidak kondusif," katanya.