40 Anggota DPR asal Kalimantan Bentuk Kaukus Kawal Pemindahan Ibukota
Merdeka.com - Sebanyak 40 anggota DPR asal daerah pemilihan di Kalimantan membentuk kaukus untuk mengawal rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
"Diantara tujuan kami membentuk Kaukus DPR RI Kalimantan adalah untuk mengawal konsep dan implementasi pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)," ujar anggota DPR asal dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/9).
Selain mengawal konsep pemindahan ibu kota negara, Hetifah mengatakan, melalui kaukus ini diharapkan suara dan aspirasi dari Pulau Kalimantan bisa tersalurkan lebih baik sehingga sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Kalimantan.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Siapa yang bertanggung jawab mengamankan Pemilu di Kalimantan Timur? 'Polda melalui Polres, juga berkolaborasi dengan TNI siap mengamankan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Bagaimana pun, Pemilu harus berjalan aman dan damai,' pungkasnya.
-
Siapa yang memimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Dalam deklarasi tersebut, Sultan Hamid II dipilih sebagai kedua dewan serta dibantu oleh badan pemerintahan harian yang berjumlah lima orang.
Adapun jumlah anggota DPR RI dari Kalimantan yang sebanyak 40 orang tersebut mewakili lima provinsi dan tujuh daerah pemilihan (dapil), yakni Dapil Kalbar I sebanyak delapan anggota.
Kemudian Dapil Kalbar II sebanyak empat anggota, Kalteng sebanyak tujuh anggota dan Kalsel I tercatat ada enam anggota.
Kalsel II sebanyak lima anggota, Kaltim sebanyak delapan anggota dan Dapil Kaltara sebanyak tiga anggota.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 September lalu, Hetifah yang juga Wakil Ketua Komisi X ini, Pimpinan DPR RI telah membacakan nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara.
Sekarang sudah ada dua nama anggota kami yang tercatat dalam Pansus Pemindahan Ibu Kota, yakni Pak Syarif Al-Kadri dari Kalbar dan Pak Budi Satrio Djiwandono dari Kaltim. "Semoga saat pembahasan lanjutan nanti bisa bertambah," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya Kaukus DPR RI Kalimantan diyakini intensitas komunikasi dari para anggota akan lebih terbangun dan lebih fokus sehingga dampak ke depan juga lebih baik ketimbang sebelumnya sehingga anggota DPR RI se-Kalimantan pun akan lebih diperhitungkan.
"Kami yakin dengan adanya persatuan perwakilan dari seluruh Kalimantan akan melahirkan kemajuan terhadap pembangunan. Meski kami berbeda-beda partai politik, tapi tujuannya sama, yakni untuk memperjuangkan Kalimantan agar lebih maju dan menjadi jendela masa depan Indonesia," kata Hetifah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nama 400 tokoh masyarakat yang diundang tersebut telah diajukan kepada Sekretariat Presiden.
Baca SelengkapnyaDalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaDewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.
Baca SelengkapnyaTahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaPembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya