Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

40 Anggota DPR asal Kalimantan Bentuk Kaukus Kawal Pemindahan Ibukota

40 Anggota DPR asal Kalimantan Bentuk Kaukus Kawal Pemindahan Ibukota Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Sebanyak 40 anggota DPR asal daerah pemilihan di Kalimantan membentuk kaukus untuk mengawal rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

"Diantara tujuan kami membentuk Kaukus DPR RI Kalimantan adalah untuk mengawal konsep dan implementasi pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)," ujar anggota DPR asal dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/9).

Selain mengawal konsep pemindahan ibu kota negara, Hetifah mengatakan, melalui kaukus ini diharapkan suara dan aspirasi dari Pulau Kalimantan bisa tersalurkan lebih baik sehingga sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Kalimantan.

Orang lain juga bertanya?

Adapun jumlah anggota DPR RI dari Kalimantan yang sebanyak 40 orang tersebut mewakili lima provinsi dan tujuh daerah pemilihan (dapil), yakni Dapil Kalbar I sebanyak delapan anggota.

Kemudian Dapil Kalbar II sebanyak empat anggota, Kalteng sebanyak tujuh anggota dan Kalsel I tercatat ada enam anggota.

Kalsel II sebanyak lima anggota, Kaltim sebanyak delapan anggota dan Dapil Kaltara sebanyak tiga anggota.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 September lalu, Hetifah yang juga Wakil Ketua Komisi X ini, Pimpinan DPR RI telah membacakan nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara.

Sekarang sudah ada dua nama anggota kami yang tercatat dalam Pansus Pemindahan Ibu Kota, yakni Pak Syarif Al-Kadri dari Kalbar dan Pak Budi Satrio Djiwandono dari Kaltim. "Semoga saat pembahasan lanjutan nanti bisa bertambah," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya Kaukus DPR RI Kalimantan diyakini intensitas komunikasi dari para anggota akan lebih terbangun dan lebih fokus sehingga dampak ke depan juga lebih baik ketimbang sebelumnya sehingga anggota DPR RI se-Kalimantan pun akan lebih diperhitungkan.

"Kami yakin dengan adanya persatuan perwakilan dari seluruh Kalimantan akan melahirkan kemajuan terhadap pembangunan. Meski kami berbeda-beda partai politik, tapi tujuannya sama, yakni untuk memperjuangkan Kalimantan agar lebih maju dan menjadi jendela masa depan Indonesia," kata Hetifah.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Istana Undang 400 Tokoh Masyarakat Kaltim
Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Istana Undang 400 Tokoh Masyarakat Kaltim

Nama 400 tokoh masyarakat yang diundang tersebut telah diajukan kepada Sekretariat Presiden.

Baca Selengkapnya
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
Ibu Kota Pindah, Pemerintah Bakal Bentuk Dewan Kawasan untuk Penataan Jakarta dan Sekitarnya
Ibu Kota Pindah, Pemerintah Bakal Bentuk Dewan Kawasan untuk Penataan Jakarta dan Sekitarnya

Dewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Pastikan Semua Kantor Pemerintah Akan Pindah ke IKN
Menteri Anas Pastikan Semua Kantor Pemerintah Akan Pindah ke IKN

Tahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Bulan September, Ini Daftar Lengkapnya
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Bulan September, Ini Daftar Lengkapnya

Berikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
FOTO: Sempat Dianggap Akan Batalkan Putusan MK, Ini Suasana Rapat Menkum HAM dan Mendagri Bersama Baleg DPR Membahas Revisi UU Pilkada
FOTO: Sempat Dianggap Akan Batalkan Putusan MK, Ini Suasana Rapat Menkum HAM dan Mendagri Bersama Baleg DPR Membahas Revisi UU Pilkada

Pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Baca Selengkapnya