430 Ribu Surat Suara Pilpres Tiba di KPU Solo

Merdeka.com - Ratusan ribu surat suara Pemilihan Presiden 2019 tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, Selasa (5/2). Surat suara ditempatkan dalam 216 kotak kardus yang masing-masing berisi 2 ribu lembar surat suara.

"Jumlah total surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ada 430.439. 215 kotak berisi masing-masing 2 ribu lembar dan 1 kotak lainnya berisi 439 lembar," ujar Koordinator Divisi Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji Joko Waskito, saat ditemui di Kantor KPU Solo, Rabu (6/2).

Selanjutnya ratusan ribu surat suara tersebut akan dihitung dan dilanjutkan dengan proses penyortiran. Meskipun proses sortasi sudah dilakukan oleh percetakan, namun untuk pihaknya masih menunggu surat edaran dari KPU Pusat.

"Kita akan sortasi bentuknya, rusak atau tidak, sesuai atau belum. Mungkin nanti setelah pengepakan atau pengesetan kotak suara. Kita masih menunggu valet atau alasnya," katanya.

Proses sortasi, lanjut dia, akan dilakukan oleh kesekretariatan KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pihaknya juga menyiapkan tempat yang aman di luar gedung KPU jika pengesetan harus dilakukan di luar. Tempat tersebut dilengkapi atap atau tenda sehingga terbebas dari hujan.

Jika setelah proses sortasi selesai ternyata jumlah surat suara kurang, pihaknya akan meminta ganti ke KPU RI. KPU Solo masih menunggu dari pengiriman surat suara lainnya.

"Kita masih menunggu, kapanpun kita siap menerima. Pagi, siang, sore atau malam kita siap. Kemarin kita terima surat suara Pilpres juga pas libur Imlek," katanya.

Kajad menambahkan, jumlah DPT yang sudah ditetapkan untuk Kota Solo sebanyak 421.301 pemilih. Dalam proses tersebut, lanjut dia, KPU masih melakukan proses penyusunan terkait adanya pemilih yang tidak memenuhi persyaratan.

Di antaranya meninggal dunia, pindah domisili, sudah menjadi anggota TNI/Polri. KPU juga akan menyusun daftar pemilih tambahan seperti penghuni rumah tahanan serta orang yang mengalami orang dengan gangguan jiwa.

"Dalam surat edaran KPU RI, kita harus memberitahukan kesana (rumah sakit jiwa daerah) apakah orang dengan gangguan jiwa ini bisa memenuhi syarat untuk memilih atau tidak," tandas Kajad.