5 Cerita kontroversi surat Prabowo ke guru

Merdeka.com - Calon Presiden Prabowo Subianto mengirim ribuan surat pribadi kepada guru dan pegawai di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya meminta doa restu. Salah seorang guru penerima, Priharmono di Gunung Kidul mengaku menerima surat pribadi dari Prabowo Subianto pada Sabtu (21/6) lalu.

"Suratnya biasa meminta dukungan, mirip yang dikirimkan Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu," kata Priharmono seperti dilansir dari Antara, Senin (23/6).

Surat pribadi sebanyak 12.100 surat diterima dua kali oleh Kantor Pos Wonosari 19 Juni sebanyak 7.700 lembar dan 20 Juni sebanyak 4.400 lembar. Dalam surat yang bertanggal 6 Juni, Prabowo meminta doa restu untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang. Selain itu ada visi dan misi yang berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat memajukan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah.

Meski menerima surat pribadi, Priharmono mengatakan dirinya mengaku netral dalam pemilihan presiden karena sebagai seorang PNS dan tidak terpengaruh. "Sebagai seorang PNS harus netral, dan soal memilih itu nanti," kata dia.

Namun, surat pribadi Prabowo kepada guru tersebut tak hanya menuai dukungan tetapi juga kecaman dari berbagai pihak. Berikut kontroversi surat pribadi Prabowo kepada para guru tersebut:

Ical akui surat Prabowo ke guru idenya

Dalam kampanye di hadapan para cendekiawan dan budayawan Indonesia, calon presiden (capres) Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.Dalam kesempatan tersebut, Ical mengklarifikasi persoalan surat Prabowo yang disebar ke guru-guru di berbagai daerah. Ical membenarkan, ide penyebaran surat kepada guru-guru tersebut merupakan idenya."Benar itu ide saya, bagus kan ide saya," kata Ical di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (28/6).Ical menilai, penyebaran surat tersebut tidak melanggar batas-batas kampanye. "Itu tidak melanggar kok," singkat Ical.Terkait dengan sisipan uang di dalam amplop surat, Ical membantah. "Tidak, tidak, itu black campaign. Yang dapat gambar itu, dia lah yang menyelipkan uangnya," tegas Ical.

Idrus Marham yakin surat itu tak salah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengklaim bahwa penyampaian surat capres Prabowo Subianto kepada para guru merupakan bagian penyampaian visi misi pasangan Prabowo - Hatta kepada masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Idrus membantah bahwa penyampaian surat tersebut merupakan pelanggaran."Salah enggak penyampaian visi misi kepada TNI Polri dan pegawai negeri? Kan tidak salah. Menyampaikan visi misi kepada siapa saja Warga Indonesia kan boleh," kata Idrus di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (28/6).Idrus mengatakan, tidak ada larangan yang secara khusus penyampaian visi misi ke berbagai instansi, pun profesi. Oleh sebab itu, Prabowo dinilai berhak untuk menyampaikan visi misi ke mana saja, termasuk kepada profesional guru melalui surat.Terkait pemanggilan oleh Bawaslu, Idrus mengaku santai menghadapi pemanggilan tersebut. "Kalau salah ya silakan diluruskan, kita kan gampang saja. Iya kan? Apa susahnya hidup ini kayak rumit banget?" ucap Idrus.

Kubu Prabowo bantah surat diselipi uang

Anggota Tim Pemenangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa , Syaifullah Tamliha mengatakan, surat yang dikirim Prabowo kepada para guru PNS di beberapa kota merupakan aksi kepedulian terhadap para guru. Dia mengakui surat itu dikirimkan kubu Prabowo - Hatta ."Substansinya begini surat Prabowo kepada guru merupakan salah satu bentuk perhatian dari Prabowo - Hatta kepada guru-guru, termasuk kesejahteraan para guru sehingga kita tidak bicara teknis, surat dikirim lewat mana, yang jelas yang penting surat nyampe," jelas Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/6).Tamliha menambahkan, surat tersebut merupakan bentuk sapaan Prabowo kepada masyarakat Indonesia. "Jadi begini kepada guru bentuk Prabowo ingin menyapa seluruh komponen yang multi etnis dan profesi, semua ingin disapa Prabowo. Guru-guru itu sangat diperhatikan Prabowo, orang tua Prabowo guru," jelas Tamliha.Terkait kabar adanya uang di dalam amplop surat tersebut, Wasekjen DPP PPP ini membantah keberadaan uang di dalam amplop yang disebar kepada para guru tersebut."Yang jelas kita tidak pernah kasih uang, kepada siapapun termasuk para guru, informasi surat itu diembel-embelin dengan uang, tidak benar. Kalau surat, ya," tegas Tamliha.

Federasi Guru laporkan surat Prabowo ke Bawaslu

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan surat pribadi Prabowo Subianto kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran jelang Pilpres 9 Julis mendatang.Presidium FSGI Guntur Ismail menuding surat pribadi Prabowo yang tersebar di sekolah dan ditujukan kepada guru, merupakan sikap curang. Pihaknya pun pesimis bila mantan Danjen Kopassus itu jadi orang nomor 1 di Indonesia."Kalau masa kampanye sudah ada potensi ketidakjujuran dan melanggar aturan seperti ini, bagaimana nanti ketika dia jadi presiden? Bisa saja dia bertindak melanggar aturan juga," tegas Guntur di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (26/6).Maka dari itu, dia mendesak agar Bawaslu mampu menelusuri peredaran surat pribadi bergambar Prabowo tersebut. Sebab, pihaknya beranggapan surat pribadi ini merupakan pelanggaran pemilu karena isinya menyampaikan visi-misi serta mengajak untuk memilih.Guru Fisika SMAN 100 Jakarta, ini menambahkan, seharusnya, sekolah dan guru harusnya merupakan tempat yang steril dari kegiatan politik."Sekolah dan guru harus steril dari kegiatan politik," terangnya.Seperti diketahui, FSGI menemukan beberapa surat pribadi Prabowo beredar di sekolah Jakarta. Di antaranya, SMAN 75 Jakarta, SMAN 76 Jakarta, SMKN 56 Jakarta, SMAN 100 Jakarta dan SMK (Swasta) Poncol.

Bawaslu selidiki kasus surat Prabowo ke guru

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memanggil Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Prabowo Subianto terkait beredarnya surat untuk para guru atas nama Prabowo dan berisi ajakan untuk memilih dalam pilpres 9 Juli mendatang. Namun, Bawaslu belum bisa memanggil Prabowo lantaran kasus tersebut masih diselidiki lebih lanjut.Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan Bawaslu sudah menerima laporan dari FSGI. Menurut dia, pihaknya belum mau memanggil Prabowo dalam surat dukungan untuk memilihnya dalam pilpres tersebut. Saat ini, Bawaslu masih akan melakukan penyelidikan."Kami akan lakukan penyelidikan dulu, dan tidak bisa langsung memanggil Pak Prabowo," ujar Nelson saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/6).Nelson menegaskan surat dukungan kepada Prabowo tersebut dikirimkan ke beberapa sekolah di Jakarta dan Indonesia. Bahkan, di wilayah Jakarta Utara ada 30 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendapatkan surat dukungan tersebut."Jadi ada 30 guru SMK di Jakarta Utara yang dikasih surat dukungan untuk memilih Prabowo di sekolahnya. Untuk sekolahnya saya lupa. Sebenarnya kalau surat itu diberikan ke rumah guru-guru itu tidak apa-apa. Tapi, karena melalui fasilitas negara tidak diizinkan," kata dia. (mdk/gib)