Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Fakta interpelasi DPR soal BBM ke Jokowi

5 Fakta interpelasi DPR soal BBM ke Jokowi Jokowi umumkan kenaikan BBM. ©Setpres RI/Rusman

Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi, berefek domino. Selain menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat, harga kebutuhan pokok terkoreksi naik juga mengundang reaksi keras dari Parlemen.

Senin (24/11), di hadapan wartawan, wakil rakyat dari partai politik Koalisi Merah Putih resmi akan menggunakan hak interpelasi, memanggil Jokowi ke DPR untuk menjelaskan mengapa menaikkan BBM subsidi yang berdampak pada rakyat kecil.

"Kami sepakat seluruh pimpinan fraksi untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kenaikan BBM," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin.

Inisiator dari hak interpelasi ini yaitu M Misbakhun dari Golkar, Desmond Junaedi dari Gerindra, Yandri Susanto dari PAN, Eki Muharram dari PKS.

Berikut lima fakta interpelasi DPR ke Jokowi:

200 Tanda tangan dukung interpelasi Jokowi

Lebih dari 200-an anggota DPR sudah membubuhkan tanda tangan, wujud mendukung pengajuan hak interpelasi ke Jokowi. Jumlah ini sudah jauh dari persyaratan, di mana pengajuan hak interpelasi harus bisa mengumpulkan sedikitnya 25 tanda tangan dari dua atau lebih fraksi partai berbeda."Jumlah anggota DPR yang sudah tanda tangan dan memberikan dukungan terhadap hak interpelasi atas kenaikan harga BBM jumlahnya 202 anggota. Naik dari 157 menjadi 202," kata M Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

PAN yakin keputusan interpelasi beres sebelum reses DPR

Wasekjen PAN Yandri Susanto merasa optimis jika interpelasi Jokowi bakal disetujui dalam paripurna. Yandri menargetkan bahwa keputusan resmi DPR soal interpelasi selesai sebelum reses atau 5 Desember."Bisa, pasti bisa," katanya.

PDIP sebut interpelasi bisa bikin DPR ribut lagi

Politikus PDIP Arif Wibowo menilai interpelasi DPR terhadap Presiden Jokowi akan membuat Parlemen malah kembali ribut. Dia meminta agar anggota DPR tidak terburu-buru gunakan hak interpelasi ke Jokowi soal kenaikan BBM subsidi."Jadi begini. Gunakan hak bertanya. Jangan buru-buru interpelasi. Kalau interpelasi ada konsekuensinya. Masak DPR mau dibikin hiruk pikuk lagi. Dibuat bertengkar lagi," ujar Arif di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Golkar dan Gerindra ragu semua kadernya dukung interpelasi

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo DPR memprediksi sedikitnya bakal ada 325 tanda tangan yang mendukung interpelasi. Hitung-hitungan Bambang berdasarkan lima fraksi yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.Bambang menjelaskan kader Golkar yang duduk di Parlemen ada 90. Namun dia bisa memastikan 87 orang bakal menandatangani, tiga orang lagi belum pasti."Jumlah kita kan 90 total, yang tiga lagi ini memang susah dipegang," kata Bambang.Sementara Politikus Gerindra Desmond J Mahesa juga tak yakin seluruh anggotanya membubuhkan tanda tangan. Namun dia meyakini, sedikitnya ada 50 anggota yang dukung interpelasi."Kalau kita bilang ada 73 nanti kurang satu, kan bohong kita. Ya 50 ke atas-lah," ujar Desmon.

Jokowi protes

Jokowi mengaku merasa aneh dengan panggilan DPR tersebut. Menurutnya dia baru saja menjalankan tugas, sudah dipanggil ke DPR."Baru sebulan kerja dipanggil-panggil, apa sih?" kata Jokowi menjawab rencana interpelasi DPR.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Jawaban Tegas Istana Heboh Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Kritik Keras dari Akademisi
VIDEO: Jawaban Tegas Istana Heboh Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Kritik Keras dari Akademisi

Istana menegaskan ramainya kritik kepada Jokowi merupakan vitamin bagi demokrasi Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Presiden Jokowi, PDIP Disebut Siap Menjadi Partai Oposisi
VIDEO: Respons Presiden Jokowi, PDIP Disebut Siap Menjadi Partai Oposisi

Presiden Jokowi menanggapi kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menjadi oposisi 5 tahun mendatang

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi 'Ngegas' Dicecar Soal Kabinet Baru Prabowo & Sosok 'Toxic' Disebut Luhut
VIDEO: Jokowi 'Ngegas' Dicecar Soal Kabinet Baru Prabowo & Sosok 'Toxic' Disebut Luhut

Menurutnya, terkait kabinet baru perlu ditanyakan langsung kepada Prabowo

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Kaget Diisukan jadi Penasihat Prabowo
VIDEO: Jokowi Kaget Diisukan jadi Penasihat Prabowo "Saya Masih 6 Bulan Lagi Jadi Presiden Lho"

Presiden Jokowi meminta hal tersebut ditanya ke pemimpin selanjutnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP

Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri

Baca Selengkapnya
Breaking News! Jokowi Tawarkan Demokrat Masuk Kabinet, LHK atau Menpora?
Breaking News! Jokowi Tawarkan Demokrat Masuk Kabinet, LHK atau Menpora?

Sumber merdeka.com membenarkan datang tawaran dari Jokowi untuk Demokrat mendapatkan jatah menteri.

Baca Selengkapnya
Demokrat Ditawari Kursi Menteri, Puan: Yang Harus Jawab Pak Jokowi atau Istana
Demokrat Ditawari Kursi Menteri, Puan: Yang Harus Jawab Pak Jokowi atau Istana

Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Panggil Para Ketum Parpol ke Istana, Begini Jawaban PAN
Jokowi Dikabarkan Panggil Para Ketum Parpol ke Istana, Begini Jawaban PAN

Kabar ini santer beredar di kalangan wartawan. Pertemuan tersebut dikabarkan akan dilaksanakan pada sore hari nanti.

Baca Selengkapnya
Wacana Reshuffle Kabinet, Pimpinan DPR Ngaku Belum Dapat Undangan dari Istana
Wacana Reshuffle Kabinet, Pimpinan DPR Ngaku Belum Dapat Undangan dari Istana

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN

Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.

Baca Selengkapnya