5 Fakta interpelasi DPR soal BBM ke Jokowi
Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi, berefek domino. Selain menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat, harga kebutuhan pokok terkoreksi naik juga mengundang reaksi keras dari Parlemen.
Senin (24/11), di hadapan wartawan, wakil rakyat dari partai politik Koalisi Merah Putih resmi akan menggunakan hak interpelasi, memanggil Jokowi ke DPR untuk menjelaskan mengapa menaikkan BBM subsidi yang berdampak pada rakyat kecil.
"Kami sepakat seluruh pimpinan fraksi untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kenaikan BBM," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Inisiator dari hak interpelasi ini yaitu M Misbakhun dari Golkar, Desmond Junaedi dari Gerindra, Yandri Susanto dari PAN, Eki Muharram dari PKS.
Berikut lima fakta interpelasi DPR ke Jokowi:
200 Tanda tangan dukung interpelasi Jokowi
Lebih dari 200-an anggota DPR sudah membubuhkan tanda tangan, wujud mendukung pengajuan hak interpelasi ke Jokowi. Jumlah ini sudah jauh dari persyaratan, di mana pengajuan hak interpelasi harus bisa mengumpulkan sedikitnya 25 tanda tangan dari dua atau lebih fraksi partai berbeda."Jumlah anggota DPR yang sudah tanda tangan dan memberikan dukungan terhadap hak interpelasi atas kenaikan harga BBM jumlahnya 202 anggota. Naik dari 157 menjadi 202," kata M Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
PAN yakin keputusan interpelasi beres sebelum reses DPR
Wasekjen PAN Yandri Susanto merasa optimis jika interpelasi Jokowi bakal disetujui dalam paripurna. Yandri menargetkan bahwa keputusan resmi DPR soal interpelasi selesai sebelum reses atau 5 Desember."Bisa, pasti bisa," katanya.
PDIP sebut interpelasi bisa bikin DPR ribut lagi
Politikus PDIP Arif Wibowo menilai interpelasi DPR terhadap Presiden Jokowi akan membuat Parlemen malah kembali ribut. Dia meminta agar anggota DPR tidak terburu-buru gunakan hak interpelasi ke Jokowi soal kenaikan BBM subsidi."Jadi begini. Gunakan hak bertanya. Jangan buru-buru interpelasi. Kalau interpelasi ada konsekuensinya. Masak DPR mau dibikin hiruk pikuk lagi. Dibuat bertengkar lagi," ujar Arif di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
Golkar dan Gerindra ragu semua kadernya dukung interpelasi
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo DPR memprediksi sedikitnya bakal ada 325 tanda tangan yang mendukung interpelasi. Hitung-hitungan Bambang berdasarkan lima fraksi yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.Bambang menjelaskan kader Golkar yang duduk di Parlemen ada 90. Namun dia bisa memastikan 87 orang bakal menandatangani, tiga orang lagi belum pasti."Jumlah kita kan 90 total, yang tiga lagi ini memang susah dipegang," kata Bambang.Sementara Politikus Gerindra Desmond J Mahesa juga tak yakin seluruh anggotanya membubuhkan tanda tangan. Namun dia meyakini, sedikitnya ada 50 anggota yang dukung interpelasi."Kalau kita bilang ada 73 nanti kurang satu, kan bohong kita. Ya 50 ke atas-lah," ujar Desmon.
Jokowi protes
Jokowi mengaku merasa aneh dengan panggilan DPR tersebut. Menurutnya dia baru saja menjalankan tugas, sudah dipanggil ke DPR."Baru sebulan kerja dipanggil-panggil, apa sih?" kata Jokowi menjawab rencana interpelasi DPR.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menegaskan ramainya kritik kepada Jokowi merupakan vitamin bagi demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menjadi oposisi 5 tahun mendatang
Baca SelengkapnyaMenurutnya, terkait kabinet baru perlu ditanyakan langsung kepada Prabowo
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta hal tersebut ditanya ke pemimpin selanjutnya.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaSumber merdeka.com membenarkan datang tawaran dari Jokowi untuk Demokrat mendapatkan jatah menteri.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKabar ini santer beredar di kalangan wartawan. Pertemuan tersebut dikabarkan akan dilaksanakan pada sore hari nanti.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSelain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca Selengkapnya