5 Janji Jusuf Kalla di pengembangan SDM dan Iptek

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menggelar debat cawapres antara Hatta Rajasa dengan Jusuf Kalla ( JK ). Tema debat yang diangkat mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Cawapres JK menggarisbawahi terkait SDM ini yang terpenting adalah meningkatkan derajat manusia melalui pendidikan. Dengan begitu, dia yakin manusia Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain.

JK fokus terhadap pemerataan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Mantan wapres era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) ini ingin kualitas pendidikan dibenahi dari tenaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara.

Dia juga berkomitmen akan menghargai para tenaga ahli yang mengabdi untuk Indonesia dengan meningkatkan gaji. Sehingga orang Indonesia yang punya kemampuan lebih memilih bekerja di negaranya sendiri ketimbang bekerja untuk bangsa lain.

Berikut 5 janji JK jika berhasil terpilih jadi wakil presiden di 9 Juli nanti:

Tingkatkan derajat manusia Indonesia lewat pendidikan

Dalam visi dan misinya, JK mengutip ayat Alquran surat Al Mujadallah ayat 11. Menurut dia, ayat tersebut yang menjadikan pedoman pasangan Jokowi-JK dalam mengambangkan SDM dan Iptek dengan cara meningkatkan derajat manusia lewat pendidikan."Artinya bahwa apapun yang kita bicarakan ini penting untuk dunia dan akhirat. Kita bicara kepada bangsa, kenapa karena pembangunan itu sendiri objek dan subjek manusia bangsa Indonesia yang pertama ialah meningkatkan derajat SDM tentu ditingkatkan dengan pendidikan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6).Menurut dia, Indonesia harus belajar dari bangsa lain yang sudah maju ilmu pengetahuan dan teknologinya. Apalagi Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa sendiri."Kita belajar dari bangsa lain, bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan sumber daya manusianya, karena itulah kita punya Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang besar, apa yang kita bisa lakukan," tegas dia.

Berikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia

Salah satu yang disoroti dalam debat cawapres malam ini yakni tentang banyaknya para profesional dan ahli yang lebih memilih bekerja di luar negeri ketimbang berbakti bagi negaranya. Cawapres Jusuf Kalla (JK) punya cara sendiri menangani hal itu, salah satunya dengan memberikan gaji yang besar bagi mereka yang punya keahlian lebih.JK mengatakan, untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, pihaknya akan melakukan pertukaran guru di seluruh Indonesia. Hal ini guna meningkatkan mutu para peserta didik dan pendidik itu sendiri."Langkah pertukaran guru perlu diadakan sehingga guru di daerah-daerah yang lebih akan membantu yang kurang," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6).Terkait dengan tenaga ahli yang kabur ke luar negeri, JK menilai, tidak bisa menghalangi bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Namun pihaknya berjanji akan memberikan gaji besar sesuai keahliannya sehingga para ahli tersebut lebih memilih bekerja untuk Indonesia ketimbang mencari rezeki di luar negeri."Ada positif dan negatif, positifnya mereka menghasilkan devisa. Negatifnya kita kekurangan eksekutif yang handal. Kita harus memberikan remunerasi sesuai dengan skala profesi, bukan hanya skala nasional. Dia dihargai sesuai profesi," tutur JK.Dia mencontohkan, bagi para ahli perminyakan yang banyak bekerja di Qatar, pihaknya akan memberikan upah sesuai yang mereka terima di Qatar. Tidak memberikan gaji hanya sesuai dengan skala nasional."Sehingga dia berbakti untuk kepentingan nasional, tapi kita tidak juga bisa menghalangi mereka setidaknya dia mau mencari pengalaman," pungkasnya.

Jusuf Kalla fokus pertukaran guru

Menurut JK, solusi peningkatan kualitas SDM adalah melalui pendidikan. Ada beberapa solusi yang ia tawarkan, fokusnya adalah pada peningkatan kualitas guru."Harus ada langkah-langkah pertukaran guru. Di daerah-daerah yang kurang harus dikirim guru seperti yang dilakukan Indonesia Mengajar yang dilakukan oleh Anies Baswedan," ujar JK. Dia menilai, dengan melakukan itu dapat mengatasi salah satu permasalahan pendidikan. "SDM yang tingkatannya berbeda tentu diakibatkan pendidikan yang berbeda mutu. Harus ada keseimbangannya," papar JK.Dalam kesempatan debat ini, JK juga menegaskan bahwa kampus harus fokus pada penelitian. "Katakan UI fokus riset di bidang apa. UGM di bidang apa, ITB di bidang apa. Fokus risetnya dapat bekerja sama dengan industri," tutup JK.

JK janji kerja cepat, naikkan gaji guru

Cawapres nomor urut dua, Jusuf Kalla (JK) menjawab pertanyaan lawan debatnya Hatta Rajasa mengenai revolusi mental. Dalam sesi tanya jawab itu, Hatta bertanya mengenai konsep revolusi menurut JK. Mantan wapres periode 2004-2009 ini menjawab dengan tegas bahwa revolusi jangan disalahartikan seperti pemberontakan."Revolusi berarti bergerak cepat. Kita harus bekerja keras dan bekerja bersama-sama untuk pendidikan yang bermutu," ujar JK. Revolusi mental ini, kata JK, juga berfokus pada pendidikan nasional. Termasuk menaikkan tunjangan para pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan."Guru harus diperbaiki dengan cepat. Tunjangan diperbesar. Proses cepat itulah yang dinamakan dengan revolusi," ujarnya.

Sekolah gratis

Dalam debat cawapres yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, cawapres nomor urut dua Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pendidikan gratis adalah sebuah keniscayaan. Dalam debat cawapres yang dimoderatori oleh Dwikorita Karnawati, Wakil Rektor UGM ini, JK mengatakan, bahwa pendidikan gratis tidak perlu diperdebatkan lagi.Pernyataan JK ini menjawab pertanyaan dari lawan debatnya Hatta Rajasa yang menilai perubahan diri JK soal sekolah gratis. Menurut Hatta, JK adalah orang yang tidak ingin ada program sekolah gratis."Pendidikan gratis adalah keniscayaan. Otomatis harus kita laksanakan. Begitu kita telah sepakat maka kita sepakat," ujar JK membela diri.Tak hanya mengomentari mengenai pendidikan gratis, JK juga menegaskan bahwa tak masalah jika ada sekolah yang tetap membayar agar tidak ada dua kelas dalam pendidikan."Antar sekolah harus ada kerjasama. Sekolah gratis dengan sekolah yang membayar harus ada kerjasama dengan sekitarnya. Misalnya, dapat memakai fasilitas bersama-sama. Sehingga dengan kerjasama tersebut tidak menimbulkan gap antar sekolah," pungkas JK. (mdk/cob)