5 Kali berhadapan, SBY dan Megawati selalu berseberangan

Merdeka.com - Pengesahan revisi UU Penyelenggaraan Pemilu berjalan alot. Tak selesai dibahas di tingkat Pansus, di paripurna DPR yang digelar, Kamis (20/7) juga berlangsung alot hingga lobi yang memakan waktu hingga lebih dari empat jam.

Topik utama yang menyulut tidak menemukan titik temu yakni soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Dalam isu ini terpecah dua kubu, ada yang ingin ambang batas 20 persen, ada juga yang ingin nol persen.

Partai Demokrat bersama Gerindra, PKS dan PAN berada di kubu nol persen. PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP dan PKB yang berada di kubu 20 persen.

Bukan kali ini saja Partai Demokrat dan PDIP berseberangan. Setiap kali bertemu untuk menyikapi sebuah keputusan politik, partai pimpinan SBY dan Megawati Soekarnoputri ini selalu berada di kubu yang berseberangan. Demokrat dan PDIP tak mungkin bersikap tanpa persetujuan sang ketua umum.

SBY dan Megawati memang punya sejarah panjang perseteruan. Hal ini dipicu pada pertarungan Pemilu 2004 lalu. Megawati kalah dari SBY. Kala itu, SBY menyandang status mantan menteri Megawati.

Catatan merdeka.com, Jumat (20/7), setidaknya lima kali SBY dan Megawati berhadap-hadapan dalam keputusan politik penting. Berikut dihimpun merdeka.com:

Kenaikan BBM

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi isu nyentrik untuk menyerang lawan politik yang sedang berkuasa. Sebab, kenaikan BBM sudah pasti ditolak rakyat kecil. Karena berdampak langsung bagi pendapatan mereka.

Pada tahun 2013, PDIP paling kencang menolak kenaikan harga BBM. Bahkan sejumlah politikus PDIP berupaya menggagalkan pengesahan RAPBN 2013. Rieke Diah Pitaloka berada di garis paling depan menolak kenaikan BBM ini.

"Saya anggap perjuangan ada dua, parlemen dan ekstraparlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstraparlemen," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 17 Juni 2013 lalu. Mereka walkout dalam pembahasan RAPBN 2013 di paripurna tersebut.

Namun, saat sukses mengambil alih kekuasaan pada Pemilu 2014, sikap PDIP berbeda. Melihat kondisi ekonomi, Jokowi-JK juga menaikkan harga BBM. Giliran Demokrat yang mengkritik habis kebijakan Jokowi ini.

"Untuk menyikapi masalah BBM ini, tidak ada urgent, karena minyak dalam posisi 84 (per barrel) bahkan ada yang 80 (per barrel). Kalau dulu Demokrat kurangi subsidi karena kondisinya beda, itu lebih dari 100 (per barrel)," ujar Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 6 November 2014 lalu.

"Kalau pun harus, kami akan minta penjelasan dari pemerintah, atas dasar apa menarik subsidi? Jangan sampai membuat masyarakat semakin sulit," tegasnya.

Pilpres 2014

Partai Demokrat sebagai partai penguasa kala itu memutuskan untuk netral di Pilpres 2014. Saat itu, ada pertarungan antara Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melawan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Keputusan netral Demokrat ini pun mengagetkan. Sebab, SBY sangat dekat dengan Hatta Rajasa yang merupakan besannya. SBY juga diyakini tak mungkin berkoalisi dengan Jokowi-JK.

Sebab, Jokowi-JK diusung oleh PDIP, NasDem dan Hanura. Megawati yang menunjuk langsung Jokowi dan JK untuk berpasangan.

"Pak SBY serahkan kepada kami secara pribadi untuk memilih yang segaris dengan Partai Demokrat. Sebuah pilihan bijaksana dari Kepala Negara. Pak SBY sebagai kepala negara memang tak boleh memihak," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan seusai rapat internal di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Minggu (1/6).

SBY ingin menjaga netralitas penyelenggaraan Pilpres 2014 karena sebagai orang yang berkuasa saat itu. Dia ingin, masa transisi kepemimpinan kepada siapapun yang menang, berjalan dengan mulus.

Revisi UU KPK

Soal rencana DPR melakukan revisi UU KPK beberapa waktu lalu juga membuat Demokrat dan PDIP saling berhadapan. PDIP mendukung adanya revisi UU KPK, sementara Partai Demokrat tegas menolak.

PDIP bahkan menjadi salah satu yang mempelopori revisi UU KPK. Namun, hingga kini revisi UU KPK tak berjalan karena tidak ada keinginan dari pemerintah.

Soal isu ini, PDIP bahkan sempat mengkritik Demokrat. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno sempat menyesalkan balik badan Demokrat soal isu ini.

"Ini menarik. Karena SBY pernah mengatakan KPK lembaga super body, lembaga yang kewenangannya luar biasa sehingga seakan akan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Februari 2016 lalu.

Demokrat sendiri tegas mendukung segala tindak tanduk KPK. Meskipun, sejumlah petinggi Demokrat banyak menjadi korban KPK.

"Dari 2002 sampai sekarang belum ada satupun yang bebas murni," kata Ruhut Sitompul.

RUU Pemilu

Teranyar adalah RUU Pemilu, di mana Demokrat ingin presidential threshold dihapuskan. Sementara PDIP ingin ambang batas capres tetap 20 persen.

Hingga pembahasan RUU Pemilu berjalan alot sampai di paripurna, Demokrat dan PDIP tetap tak sejalan.

Demokrat menilai, presidential threshold tak relevan digunakan lagi di pemilu serentak. Sementara PDIP, ingin presidential threshold tetap berlaku agar menghasilkan pemimpin yang kuat di parlemen juga presiden yang berkualitas.

Pilkada DKI

Dalam Pilkada DKI 2017, sebagai poros penting pemilihan kepala daerah, PDIP dan Demokrat juga berbeda pilihan politik. PDIP mengusung Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara Demokrat mengusung Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Perbedaan semakin mencolok ketika Agus tak berhasil lolos ke putaran kedua. Demokrat lebih memilih netral, ketimbang bergabung dengan PDIP atau mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.