5 Peluru Ibas kritik kenaikan harga BBM oleh Jokowi
Merdeka.com - Belum genap sebulan semenjak dilantik 20 Oktober silam, presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla sudah memantik protes keras dari berbagai kalangan masyarakat. Kecaman itu datang lantaran pemerintahan Jokowi-JK berencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Masyarakat menilai rencana itu tak sesuai dengan janji-janji Jokowi-JK yang digaungkan selama pemilu lalu. Desakan membatalkan rencana itu pun bukan hanya datang dari masyarakat, namun juga lawan politik presiden Jokowi saat pilpres lalu.
Salah satu kritikan datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ibas menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Terlebih menurutnya harga minyak dunia saat ini sedang turun.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Siapa yang mengkritik rencana BPN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai masalah yang sering terjadi di dalam pemerintahan yakni pembentukan lembaga baru.
"Untuk menyikapi masalah BBM ini, tidak ada urgent, karena minyak dalam posisi 84 (per barrel) bahkan ada yang 80 (per barrel). Kalau dulu Demokrat kurangi subsidi karena kondisinya beda, itu lebih dari 100 (per barrel)," ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Selain itu, putra bungsu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai rencana itu tak sesuai dengan janji Jokowi-JK selama ini. Dia pun terang-terangan menyindir pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu.
Lantas apa saja ocehan Ibas terkait rencana pemerintahan Jokowi-JK soal kenaikan BBM subsidi. Berikut sentilan-sentilan Ibas yang dirangkum merdeka.com, Jumat (7/11):
Ibas tolak rencana Jokowi soal BBM subsidi
Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan, harga minyak dunia saat ini sedang turun. Karena itu, putra mantan Presiden SBY itu tak melihat keharusan pemerintah Jokowi untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Tak hanya itu, Ibas dengan tegas menolak jika Jokowi benar-benar bakal menaikkan harga BBM."Bahwa kalau memang kondisi saat ini dalam keadaan stabil atau (harga minyak) lebih rendah ya buat apa melakukan pengurangan subsidi," ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Ibas nilai rencana Jokowi naikkan BBM subsidi tak masuk akal
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) angkat bicara mengenai rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM subsidi. Ibas menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi."Untuk menyikapi masalah BBM ini, tidak ada urgent, karena minyak dalam posisi 84 (per barrel) bahkan ada yang 80 (per barrel). Kalau dulu Demokrat kurangi subsidi karena kondisinya beda, itu lebih dari 100 (per barrel)," ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Akan minta penjelasan langsung Jokowi
Secara pribadi Ibas menyatakan bakal meminta penjelasan dari pemerintah Presiden Jokowi jika memang harus mencabut subsidi BBM. Dia tak ingin masyarakat semakin sulit dengan kenaikan BBM ini."Kalau pun harus, kami akan minta penjelasan dari pemerintah, atas dasar apa menarik subsidi? Jangan sampai membuat masyarakat semakin sulit," tegas Sekjen Demokrat ini.
Ibas minta Jokowi tiru SBY soal BBM subsidi
Ibas berpesan supaya Jokowi memikirkan dampak domino dari kenaikan BBM ini. Seperti yang dilakukan ayahnya, mantan Presiden SBY memberikan bantuan langsung tunai bagi rakyat yang langsung terkena dampaknya."Saya tidak mau kenaikan harga BBM tapi tidak dipikirkan kemungkinan lain. Karena itu harus diiringi dengan program-program yang langsung. Presiden SBY dulu kan jalankan program sosial untuk yang terkena langsung impactnya," kata putra bungsu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Ibas tuding Jokowi cari dana tambahan buat janji kampanye
Ibas curiga rencana pencabutan subsidi BBM oleh Jokowi untuk kepentingan pengalokasian dana subsidi BBM ke program Jokowi yang lain. Program tersebut, kata dia, untuk memenuhi janji Jokowi saat pilpres lalu."Jangan sampai seolah-olah pemerintah juga mencarikan tambahan hanya untuk pencabutan subsidi untuk menjalankan program-program yang menjadi implementasi harapan dan janji kampanye," terang Ibas.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaSejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras saat ini telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga BBM ditopang kebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaSaat ini, harga jual Pertamax series jauh di bawah BBM SPBU swasta,
Baca SelengkapnyaKonflik Iran Vs Israel berpotensi menaikkan harga minyak dunia dan subsidi BBM pemerintah bengkak.
Baca SelengkapnyaSerangan balasan Iran ke Israel memicu kenaikan harga minyak dunia dan berakibat subsidi BBM bengkak.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca Selengkapnya