5 Sindiran SBY soal obral janji para capres

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku hingga saat ini, belum menentukan dukungan pada capres mana pun. Diakui SBY , saat ini Demokrat dalam kondisi dilematis karena tak bisa mencalonkan presiden sendiri.

Namun SBY tak mau asal menjatuhkan pilihan. SBY pun menyindir para capres yang obral janji saat kampanye.

Menurut SBY janji-janji kampanye ini muluk-muluk dan sulit dilaksanakan. Kelihatannya hebat, namun rakyat tertipu.

"Saya tidak mendukung capres yang janji-janjinya membahayakan bangsa kita," kata SBY .

Berikut sindiran SBY untuk para capres. Perkataan SBY itu diunggah oleh akun Partai Demokrat di Youtube baru-baru ini.

Tak mungkin nasionalisasi aset asing

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan janji-janji para calon presiden. Menurut SBY banyak yang tidak masuk akal, termasuk janji-janji untuk menasionalisasi aset Indonesia yang dikuasai perusahaan asing."Saya dengarkan janji-janji kampanye, ada yang berbahaya. Misalnya 'kalau saya jadi presiden semua aset asing ada yang saya nasionalisasi," kata SBY menirukan kampanye salah seorang capres. Perkataan SBY itu diunggah oleh akun Partai Demokrat di Youtube baru-baru ini."Mungkin orang yang dengar berpikir wah ini hebat, ini berani, ini hebat. Tapi kalau aset dinasionalisasi, padahal perjanjian sudah dibuat dari era Soekarno dan Soeharto, kini dinasionalisasi, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase. Lusa kita kalah, dampaknya ekonomi porak poranda," beber SBY .Menurut SBY Demokrat tak akan memilih capres yang hanya umbar janji kampanye, tetapi sulit melaksanakan jika nanti terpilih. Rakyat akan marah kalau janji kampanye tak dilaksanakan."Kalau bilang kerja sama dengan asing itu adil, saya setuju. Jadi tuan rumah di negeri sendiri, saya setuju. Itulah yang selama ini saya lakukan," kata SBY.

Pemimpin bukan superman

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir para capres yang umbar janji saat kampanye. SBY mengingatkan para capres mereka bukan sinterklas atau superman."Jangan meminta pemimpin memberikan apa pun seperti sinterklas. Pemimpin juga jangan merasa sinterklas, bisa memberi apa saja pada rakyat," kata SBY dalam video yang diunggah oleh akun Partai Demokrat di Youtube baru-baru ini.SBY juga meminta pemimpin sadar diri. Mereka bukan superman yang mampu melakukan apa saja saat nanti menjabat. Karena itu SBY meminta rakyat pun berhenti berharap terlalu besar pada pemimpin mereka."Pemimpin merasa dirinya bisa melakukan apa saja dan kuat seperti superman. Itu kesalahan," kata SBY.

Bagaimana bisa kembali ke UUD 1945 awal?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyindir capres yang mewacanakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 awal, sebelum diamandemen. SBY menilai akan terjadi instabilitas jika jargon kampanye itu dilakukan."Ada capres yang bilang, kalau terpilih akan kembali ke UUD 1945 sebelum diadakan perubahan. Sistem presidensial murni, MPR memegang kendali, pemilihan tidak langsung. Itu mudah diucapkan, tapi bagaimana implementasinya? apa tidak mengganggu stabilitas nasional, apa tidak membalik sejarah?" kata SBY .Perkataan SBY itu diunggah oleh akun Partai Demokrat di Youtube baru-baru ini."Kalau kembali ke UUD 1945 akan terjadi instabilitas," tegas SBY.

Membeli mitra koalisi

SBY berharap partai politik tidak terjebak pada politik transaksional. Menurutnya, politik dagang sapi semacam itu sangat membahayakan demokrasi Indonesia."Janganlah negara kita terjebak dengan model politik seperti itu, itu racun. Dan akan mematikan demokrasi yang baik," kata SBY dalam sebuah wawancara dengan Michello Loebis yang diunggah di Youtube oleh akun resmi Partai Demokrat , 5 Mei 2014 lalu.SBY menegaskan, selama mengikuti dua kali kampanye dia tidak melakukan politik membeli dalam mencari mitra koalisi. Dia juga tidak mau melakukan politik berbiaya tinggi."Alhamdulillah, dua kali pemilu termasuk pemilihan presiden tidak pernah menjalankan politik membeli, berbiaya tinggi, karena itu melukai hati rakyat," ujarnya.

Cawapres bukan sekadar pelengkap koalisi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, posisi wakil presiden di pemerintahannya bukanlah ban serep. Menurutnya, posisi wakil presiden juga sangat strategis dalam membantu tugas presiden menjalankan roda pemerintahan.SBY mencontohkan saat masih berpasangan dengan Jusuf Kalla. Ketika JK masih menjadi wapres, SBY mengaku telah memberikan banyak wewenang dan ruang agar bisa membantu menyelesaikan persoalan negara."Wakil presiden itu penting, wapres bukan ban serep, seperti saat bersama Pak Jusuf Kalla. Saat itu saya berikan ruang untuk aktif membantu saya menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga Pak Boediono beliau bukan ban serep," ujar SBY dalam sebuah wawancara dengan Michello Loebis yang diunggah di Youtube oleh akun resmi Partai Demokrat, 5 Mei 2014 lalu.Meski wapres punya wewenang menjalankan roda pemerintahan, keputusan akhir tetap berada di presiden. "Kebijakan utama tetap berasal dari presiden," ujarnya.