5 Ungkapan emosional Suryadharma kembali dipecundangi Emron cs

Merdeka.com - Konflik di internal PPP tak juga berakhir. Kubu Emron Pangkapi dan kubu Suryadharma Ali terus saja berseteru.

Terbaru, kubu Emron Pangkapi menggelar Muktamar VIII PPP sejak kemarin hingga Sabtu (18/10) di Surabaya. Salah satu agenda Muktamar adalah memilih ketua umum yang baru.

Tak terima dengan manuver kubu Emron, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga berencana menggelar Muktamar PPP di Jakarta pada 23-26 Oktober mendatang. Suryadharma Ali juga langsung menggelar jumpa pers di kediaman Djan Faridz di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Suryadharma menolak pelaksanaan Muktamar PPP di Surabaya yang digelar Emron dkk. Tak hanya itu, mantan menteri agama itu juga mengeluarkan sejumlah pernyataan keras terhadap Emron dkk.

Suryadharma geram karena merasa telah berulang kali dizalimi oleh kubu Emron. Berikut pernyataan keras Suryadharma Ali terhadap kubu Emron seperti dirangkum merdeka.com:

SDA: Muktamar PPP di Surabaya ilegal, DPW DPC pulang saja

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali bereaksi keras atas Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan kubu Emron Pangkapi di Surabaya. Mantan menteri agama itu menegaskan Muktamar tersebut ilegal karena tidak sesuai AD/ART partai."Muktamar ada landasannya AD/ART. Muktamar Surabaya ilegal tidak mengikuti AD/ART," kata Suryadharma dalam jumpa pers di rumah Djan Faridz, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).Menurutnya, Mahkamah Partai sudah memutuskan kepengurusan PPP kembali ke hasil Muktamar VII pada 2011 lalu di Bandung. Hasil Muktamar di Bandung adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali."Dan Sekjen PPP (Romahurmuziy) sekarang menggelar Muktamar itu melanggar. Ini sudah kekeliruan yang sangat jauh," katanya.Lebih lanjut Suryadharma mengatakan, Kapolri dan Kapolda Jawa Timur sudah menyatakan Muktamar di Surabaya itu ilegal karena tidak mendapatkan surat persetujuan penyelenggaraan kegiatan."Saya minta mereka yang di Surabaya kembali ke tempatnya masing-masing untuk Partai Persatuan Pembangunan," katanya.

SDA: Ada yang ingin jadi ketum PPP dengan biaya murah

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berang karena sejumlah pengurus partainya menggelar Muktamar PPP di Surabaya, Rabu (15/10). Suryadharma menyebut mereka hanya ingin menggulingkan dirinya."Yang kedua tersangka dan ditunggangi oleh mereka untuk menggulingkan saya. Ada orang yang pengen jadi ketum dengan cara mudah dan biaya murah," kata Suryadharma dalam keterangan persnya di Menteng Jakarta Pusat.Menurut Suryadharma, pengurus yang menggelar Muktamar di Surabaya sudah tidak sabar dan melanggar AD/ART. "Saya tahu posisi saya seperti apa. Saya mau mengembalikan jabatan saya ke Muktamar. Cuma itu, bedanya cum 40 hari," ujarnya.Soal arah koalisi PPP, Suryadharma menjelaskan bisa saja diubah dalam Muktamar. Sebab, Muktamar adalah forum tertinggi dalam partai."Muktamar forum tertinggi boleh mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketum baru dan arah politik. Menetapkan arah politik mengukuhkan KMP dan pindah ke KIH," jelasnya.

SDA: Saya korban Emron dkk, diberhentikan 2 kali

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengaku menjadi korban kubu Emron Pangkapi. Menurutnya, Emron dkk sudah dua kali memberhentikannya sebagai ketua umum PPP dengan cara yang ilegal."Jadi kalau saya mau analogikan begini, saya korban, saya diberhentikan dua kali dengan cara yang sama oleh orang yang sama. Kan saya korban. Dipermalukan diganggu kemudian disuruh islah. Kedua dibuat lagi hal yang sama dan disuruh islah lagi," kata Suryadharma dalam jumpa pers di rumah Djan Faridz, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).Menurutnya, belakangan beredar kabar Muktamar Surabaya telah disetujuinya. Selain itu beredar kabar bohong dirinya bakal hadir di Muktamar tersebut."Muktamar Surabaya inkonstitusional. 9 September 2014 pada tanggal itu adalah rapat pemberhentian saya sebagai ketua umum di mana rapat itu tidak memiliki kekuatan," katanya.

SDA minta Emron dkk dihukum karena buat muktamar tanpa ketum

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali meminta Mahkamah Partai memberikan sanksi berat kepada Waketum PPP Emron Pangkapi, Waketum Suharso Monoarfa dan Sekjen M Romahurmuziy. Sebab, mereka menggelar muktamar tanpa ketua umum."Mahkamah kita akui lembaga yang punya kewenangan final dan mengikat kalau ada pihak yang tidak terikat itu pelanggaran. Di pasal 8 AD/RT, mekanisme kerja. Ketum bertugas sebagai penanggung jawab umum. Waketum pembantu. Sekjen administrasi organisasi. Kewenangan pembantu ketum administrasi, kepala sekretariat. (Apakah) keduanya memiliki hak Muktamar tanpa ketum?" kata Suryadharma di rumah Djan Faridz, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).Menurutnya, pelaksanaan Muktamar VIII harusnya satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk, yakni 20 Oktober. Biasanya, kata dia, susunan kabinet juga diumumkan dua hari setelahnya atau sekitar 22 Oktober."Saya selaku ketum, 23 oktober setelah pemerintahan baru terbentuk. Ke tanggal 23 ada satu hari," kata SDA tentang alasan pihaknya baru menggelar muktamar 23-26 Oktober mendatang.Berdasarkan ketentuan yang ada, lanjut SDA, dia selaku ketum harusnya memberi materi kepada peserta Muktamar. "AD/RT materi diberi ke peserta Muktamar 30 hari, 22 September cap pos. Nah mereka memberikannya kapan? Saya mendapat laporan materinya tidak dapat. Jadi itu jelas muktamar akal-akalan," katanya.

SDA sebut Emron dan Romi lecehkan dirinya

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengaku dilecehkan oleh kubu Emron Pangkapi dan Romahurmuziy. Ini lantaran dia diundang dalam Muktamar VII PPP di Surabaya sebagai peserta, bukan sebagai penyelenggara."Menurut saya, undangan terhadap saya adalah pelecehan, karena saya ini adalah penyelenggara. Masa penyelenggara diundang seperti peserta DPW dan DPC. Itu pelecehan," ujar SDA di Jakarta, Rabu (15/10).SDA menerima undangan muktamar dalam amplop coklat. Tetapi, undangan tersebut bukan dikirim oleh DPP, melainkan dari Parung, Bogor atas nama Wahyu Rahman."Ini berarti menipu lagi," kata dia.Atas hal itu, dia memerintahkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk meninggalkan muktamar kubu Emron. Dia menuding muktamar tersebut hanya akal-akalan."Saya minta DPW dan DPC tidak menuruti kehendak yang dipaksakan Romi dan Emron. Saya minta mereka yang di Surabaya kembali ke tempatnya masing-masing," tegas dia.