51 Persen rakyat tak puas kinerja pemerintah, Wapres JK membela diri

Merdeka.com - Lembaga Survei Nasional Pol-Tracking Indonesia merilis hasil survei terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang genap berusia satu tahun tepat hari ini. Dalam survei yang diikuti 1.200 responden itu menyimpulkan bahwa 51,26 persen responden tak puas dengan setahun pemerintahan Jokowi.

Dengan santai Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi hasil survei tersebut. Meski baru setahun, menjalankan roda pemerintahan tidaklah mudah.

"Ya memang tidak terlalu mudah untuk mengevaluasi setahun itu. Karena setahun itu kan tergantung bidang apa," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Dari bidang politik, Wapres JK menilai relatif stabil dengan penilaian bagus. Dari sisi keamanan, relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan keamanan di beberapa negara lain saat ini. Demikian pula dari sisi sosial.

"Ya mungkin ada letupan-letupan satu, dua. Tapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya," ujar JK.

Evaluasi berbeda dilihat dari sisi ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa disebut karena kegagalan pemerintah. Apalagi kondisi yang sama juga terjadi di negara lain. Namun, JK menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dan tetap berupaya mengatasi persoalan ekonomi saat ini.

"Kalau soal ekonomi kita tahu semua bermasalah. Tentu meningkatkan pembangunan infrastruktur atau pun perdagangan tapi kan masalah dunia begini kita ikut perlambatan tapi kita berusaha untuk mengimbanginya itu," ujar JK.

Terkait dengan rilis dua lembaga survei yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK stagnan, JK menerima masukan itu dan pemerintah berjanji terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dengan mengeluarkan kebijakan tepat. Namun, dia mengingatkan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak.

"Dalam tahun pertama memang waktunya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak semua suka seperti kenaikan BBM. Pasti akan protes seperti itu. Begitu juga situasi ekonomi yang di luar kendali kita. Karena masalah luar. Tentu kita tidak bisa memuaskan orang. Bahwa ada ketidakpuasan pasti terjadi," papar JK.

Meski demikian, setiap kritik, saran dan dukungan yang ditujukan pada pemerintah akan dijadikan masukan. Meski kebijakan yang dikeluarkan panen kritikan, tidak akan mengubah kebijakan yang ada. "Semuanya menjadi suatu perhatian kita tapi tidak berarti mengubah kebijakan," tutur JK.