56 Anggota Fraksi Golkar teken surat penolakan Aziz jadi ketua DPR
Merdeka.com - Sebanyak 56 anggota Fraksi Partai Golkar menolak penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto. Penolakan itu dituliskan lewat surat pernyataan yang ditandatangani oleh 56 anggota Fraksi Partai Golkar dan diserahkan kepada pimpinan DPR.
"Kami menyatakan pergantian Ketua DPR untuk saat ini belum dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan mekanisme organisasi," tulis surat pernyataan yang diterima wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).
Dalam surat itu tertulis, alasan dari penundaan penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR karena mematuhi kesepakatan rapat pleno DPP Golkar pada 21 November 2017. Rapat itu memutuskan pergantian Setnov dari posisi Ketua DPR dilakukan setelah proses praperadilan atas kasus korupsi proyek e-KTP.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Rapat pleno merupakan forum pengambilan tertinggi setelah Munas dan Rapimnas di mana pesertanya terdiri dari Ketua Umum dan pengurus partai Golkar. Salah satu dari dua unsur itu dapat diwakilkan namun tidak dapat sepihak membatalkan keputusan rapat pleno.
"Keputusan rapat pleno hanya bisa dibatalkan oleh keputusan pleno atau instansi pengambil keputusan yang lebih tinggi, yaitu Rapimnas dan Munas," tulis surat itu lagi.
Lewat surat itu, puluhan anggota Fraksi Partai Golkar meminta Plt Ketum Idrus Marham untuk berkoordinasi dengan Ketua Harian, para Korbid, dan Bendahara Umum dalam mengambil keputusan strategis.
Saat dikonfirmasi, Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, pihaknya merasa Setnov dan sejumlah petinggi DPP melakukan keputusan sepihak dengan menunjuk Aziz sebagai Ketua DPR. Sebab, keputusan menunjuk Aziz tidak didiskusikan dalam rapat pleno.
"Di internal partai Golkar terkait penunjukan ketua DPR itu biasanya dibahas didalam rapat pleno. Kenapa demikian? Karena di dalam rapat pleno tersebut dibahas hal-hal yang strategis termasuk di antaranya penunjukan ketua DPR itu," kata Ace.
Merujuk pada data di surat pernyataan itu, sekitar 56 anggota Fraksi Partai Golkar telah memberikan dukungan terkait penolakan Aziz menjadi Ketua DPR menggantikan Setnov.
Sejumlah nama kader yang menolak penunjukan Aziz diantaranya Ace Hasan Syadzily, Fayakhun Andriadi, Syamsul Bachri, Rambe Kamarul Zaman, Mukhamad Misbakhun, Adies Kadir, Dave Laksono, Sarmuji, Adies Kadir, Agus Gumiwang Kartasasimita, Dave Laksono, Ade Komarudin, Kahar Muzakir, Roem Kono, Melchias Mekeng, hingga Satya Yudha.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dukungan tersebut sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, beredar surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaRumor Jokowi akan menjadi Ketum Golkar muncul menyusul beredarnya surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal senior Partai Golkar yang dorong Jokowi jadi Ketum Golkar
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSenior Golkar Musfihin Dahlan mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar bersama Bahlil Lahadalia sebagai Sekjen.
Baca SelengkapnyaSebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSenior Partai Golkar Musfihin Dahlan mengungkapkan alasan mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca Selengkapnya“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya