593.812 Personel TNI-Polri Disiagakan Jaga Kampanye Terbuka Pilpres
Merdeka.com - Sebanyak 593.812 aparat polisi dan TNI untuk mengamankan jalannya kampanye terbuka sampai pada tahapan penghitungan suara. Kampanye terbuka akan berlangsung sejak 24 Maret sampai 13 April 2019.
"Hasil pengecekan terakhir ke seluruh wilayah, aparat keamanan sudah siap amankan pemilu. Personil antara Kepolisian dan aparat TNI sebanyak 593.812. Personel besar sekali, hampir sebagian personil dikerahkan untuk itu," kata Menko Polhukam Wiranto saat memimpin rapat koordinasi kesiapan keamanan pengamanan tahapan kampanye terbuka di kantornya, bersama Polri, TNI, KPU, dan Bawaslu serta jajaran lembaga lain di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).
Dia menuturkan, semua aparat keamanan tersebut sudah dibekali arahan agar mengetahui tugas pokok dan fungsinya terkait pengamanan kampanye.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa yang terlibat dalam proses Pemilu? Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
"Semua sudah tergelar di lapangan dengan berbagai petunjuk dan instruksi dari pimpinan, untuk siapa, berbuat apa," jelas Wiranto.
Selain itu, Wiranto mengaku sudah memerintahkan agar semua elemen yang terlibat dalam Pemilu agar memetakan ancaman dan gangguan yang kemungkinan terjadi.
"Kami sudah instruksikan agar setiap daerah segera mengenali, menemukan, dan mengatasi segala ancaman, serta gangguan," tandas Wiranto.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya“Bersama-sama kita mempersiapkan hal ini dengan baik guna mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan," katanya
Baca SelengkapnyaMembantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Bagja, masa kampanye adalah ajang bagi para peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan program yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaKepolisian melakukan pengamanan lewat Operasi Mantap Brata.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto meminta kepada seluruh personel untuk bertugas dengan baik dalam rangka menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya“Jadi kita mengecek kesiapan yang harus dilakukan oleh prajurit tentunya didukung oleh perlengkapan yang memadai,” ujar Panglima TNI
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaMitigasi ancaman juga dilakukan dari segi siber dengan berpatroli.
Baca SelengkapnyaOperasi Mantap Brata digelar sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca Selengkapnya