6 Serangan balik PKS pada KPK dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging. Kader PKS pun geram dan menuding ada kepentingan politik yang dilakukan oleh KPK terhadap PKS.

Tidak tanggung-tanggung, PKS menuding ada konspirasi besar yang dilakukan oleh KPK dengan pihak-pihak yang menginginkan PKS hancur di Pemilu 2014.

Selain itu, PKS juga menyatakan KPK tebang pilih dalam menegakkan hukum. Apa saja serangan PKS kepada KPK setelah ditetapkannya Luthfi sebagai tersangka?

Pimpinan PKS jadi target operasi

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq menilai penetapan tersangka terhadap Luthfi Hasan Ishaaq memang sudah direncanakan oleh KPK sejak beberapa bulan lalu. Dia juga beranggapan kasus tersebut sengaja dihembuskan sebagai bagian dari pertarungan politik yang tidak sehat menjelang Pemilu 2014."Sejak beberapa bulan lalu PKS menerima informasi bahwa beberapa pimpinan dan pejabat publiknya menjadi target operasi," kata Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, lewat keterangan tertulis, Jumat (1/2).Ketua Komisi I DPR ini menilai nuansa politik penetapan tersangka Luthfi sangat terlihat. "Penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang begitu cepat. Juga tuduhan pasal menerima suap meski LHI tidak pernah menerima uang yang katanya Rp 1 miliar," kata Mahfudz.Dia memaparkan pada saat Ahmad Fathanah (AF), staf Lutfhi yang diciduk KPK, Luthfi sedang memimpin rapat di kantor DPP PKS. "Uang Rp 1 miliar pun ternyata ada di mobil AF Rp 980 juta, Rp 10 juta di kantong AF dan Rp 10 juta di teman perempuan AF," tegas dia.

KPK tebang pilih

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Luthfi Hasan Ishaaq, merupakan aksi tebang pilih. Sebab banyak kasus yang diduga menyeret sejumlah elite politik, namun KPK sulit menetapkan tersangkanya."Ada yang disebut luar biasa oleh banyak saksi, tapi tidak dijadikan tersangka. Beragam hal pokoknya, tapi kita tetap menghormati jalur hukum yang ada," kata Hidayat di Lembang, Bandung, Kamis (31/1).Dirinya berharap KPK dapat menegakkan hukum sepenuhnya dengan nilai dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

Kasus Luthfi Hasan Ishaaq sebuah konspirasi besar

Bukan hanya seorang Hidayat Nur Wahid yang merasa geram dengan penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru Anis Matta pun menuding dalam kasus yang menjerat Luthfi tercium aroma konspirasi untuk membuat PKS terpuruk di 2014."Yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang ingin bertujuan hancurkan partai ini," jelas Anis usai dikukuhkan sebagai presiden PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2).Namun demikian Anis beranggapan, bahwa peristiwa justru akan menjadi hentakan sejarah yang membuat PKS bangkit. "Ini adalah hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS," imbuhnya.

Luthfi Hasan Ishaaq jadi tersangka agar PKS hancur

Presiden PKS Anis Matta menilai ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi merupakan sebuah konspirasi tirani yang sengaja dilakukan untuk menghancurkan PKS yang disebut-sebut sebagai partai paling ngotot memberantas korupsi."Yang dihadapi PKS hari ini adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan ingin menghancurkan partai. Peristiwa besar ini Insya Allah yang menjadi dan merupakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS," kata Anis usai ditetapkan sebagai presiden PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat(01/02).Anis berpendapat, suatu hal yang tidak mungkin jika Luthfi terjerat kasus suap seperti yang dituduhkan KPK. Karena, Luthfi memiliki integritas yang baik."Saya juga ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada saudaraku Luthfi Hasan Ishaaq, kalau dia menonton acara ini saya ingin menyampaikan kepadanya saya mencintainya. Dan seluruh pengurus, pimpinan, dan kader mencintai beliau. Kita juga percaya akan integritas beliau," imbuhnya.

Ada konspirasi Zionis dalam kasus Luthfi

Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid. Dia menyebut munculnya kasus penyuapan yang mengaitkan rekan separtainya Luthfi Hasan Ishaaq diduga kuat terkait strategi memperburuk citra partai PKS di pemilu 2014. Dia meyakini banyak pihak yang tidak menginginkan PKS menjadi besar dan menang di pemilu mendatang."Terkait konspirasi itu masih spekulatif. Mungkin ada yang tidak ingin PKS menjadi partai besar di Pemilu 2014," jelas Hidayat, di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (01/02).Hidayat menambahkan, adanya dugaan konspirasi zionis di balik kasus ini bukan semata-mata muncul begitu saja. Dia membeberkan,indikasi ini diperkuat dengan kehadiran Duta Besar Amerika Scot Marciel sebelum terjadi penangkapan oleh KPK.Hidayat menduga, hal ini dilakukan Amerika Serikat (AS) karena peran PKS yang besar dalam membantu dan mengkampanyekan kemerdekaan Palestina, sehingga diyakini menimbulkan kebencian kaum zionis internasional. "Mungkin juga ada konspirasi kelompok zionis yang ingin menjatuhkan PKS," tandasnya.

Kasus Luthfi janggal

Tidak hanya kader yang mencium kejanggalan atas ditetapkannya mantan orang nomor satu PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh KPK. Salah satu pengacara Luthfi, Muhammad Assegaf juga menduga ada konspirasi dan kejanggalan yang terjadi atas kasus kliennya itu.Menurutnya cara KPK memperlakukan kliennya berbeda dari tersangka korupsi lainnya. "Kenapa KPK memperlakukan berbeda. Ada yang sudah jadi tersangka tapi sampai saat ini belum ditahan," ujar pengacara senior ini, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1).Assegaf mengatakan, perlakuan penyidik KPK terhadap kliennya seperti tangkap tangan. Padahal, lanjut Assegaf, Luthfi tidak tertangkap tangan dan tidak terbukti telah menerima uang."Kenapa penahanannya dilakukan seperti orang tertangkap tangan. Kenapa KPK tidak bisa gunakan cara-cara yang lebih terhormat. Kenapa terhadap mantan menteri olahraga sudah tersangka sudah awal tapi tidak ditangkap. Lalu apa bedanya. Ini sikap KPK yang wajar dipertanyakan," tegas dia.