Follow
Kubu Jokowi: Banyak ASN yang Julid ke Pemerintah
Merdeka.com - Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu materi gugatan yakni dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Jokowi-Amin.
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas menilai, tudingan ASN dimobilisasi oleh Jokowi-Amin sangat jauh dari logika dan akal sehat. Lagi-lagi kubu 02 bisa dikatakan menebar hoaks.
"Fitnah yang jelas membohongi rakyat. Sesuai survei internal sebagaimana diungkap Ketua Harian TKN Jokowi-Amin, Moeldoko, 72 persen ASN justru mendukung 02," kata Umbas kepada wartawan, Kamis (30/5).
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Gus Ipul mendorong kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Apa yang menentukan mesin politik Jokowi dan mesin politik NU? Mereka yang bekerja sepenuh hati berbasis loyalitas, kesamaan frekuensi ideologis, dan keyakinan intelektualitas, akan bekerja lebih rapi ketimbang para influencer atau buzzer bayaran (seprofesional apapun mereka, pasti hasil kerjanya akan bebeda).
Patut dicatat, kata dia, Presiden Jokowi tidak mungkin jadikan ASN sebagai mesin politik seperti Era Orde Baru. Sepertinya sejumlah ASN belum sepenuhnya siap mengubah mental.
"Akuntabilitas dan transparan anggaran di pemerintahan Jokowi, membuat zona nyaman ASN terganggu," tambah Umbas.
Umbas juga dapat informasi, banyak ASN maupun pegawai BUMN yang 'julid' atau nyinyir, menjelekkan, bahkan memaki pemerintah. Sikap anti-pemerintah ini sangat aneh dan sangat tidak bijaksana. Sebab mereka masih terima gaji serta THR.
"Tipe ASN yang 'julid' perlu disingkirkan. Anasir jahat segelintir ASN harus dihilangkan. Abdi negara mestinya jaga nama baik pemerintah bukan malah ikut-ikutan politik lewat pernyataan yang sudutkan pemerintah," tegas Umbas.
Dia tak ingin orang yang gemar menggunting dalam lipatan dalam menjalankan roda pemerintahan. ASN jangan sampai seperti musuh dalam selimut.
Umbas menambahkan, karakter birokrasi harus profesional, tidak boleh menjadi agen politik untuk mendelegitimasi kerja-kerja pemerintah.
"Kami harap ada sanksi tegas kepada ASN yang bermental buruk, menggerogoti tatanan pemerintahan. Ini penting supaya pelayanan publik tidak terganggu. Layani rakyat sepenuh hati sebagaimana amanat tugas masing-masing ASN," tutur Umbas.
Namun demikian, dia juga meyakini banyak ASN yang benar-benar berdedikasi, profesional, loyal kepada negara. Mereka yang bekerja tanpa pamrih hanya demi rakyat. Di pelosok daerah maupun perbatasan, dan di kota-kota.
"Apresiasi setinggi-tingginya terhadap ASN fokusnya kerja, kerja, kerja. Jangan tiru ASN yang hobi bergosip buruk ke pemerintah," tutup Umbas.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
ASN harusnya mengurus hal penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan masalah kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan PNS harus siap ditugaskan di manapun, termasuk di IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyentil Aparatur Sipil Negara atau ASN yang enggan pindah ke Ibu Kota Nusantara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan soal kesiapan fasilitas yang mesti benar-bener siap.
Baca Selengkapnya
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan partai politik boleh banyak, tapi yang tetap menjalankan pemerintahan adalah Korpri.
Baca Selengkapnya
Untuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca Selengkapnya
Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.
Baca Selengkapnya
Azwar Anas tidak ingin ada kesenjangan kerja antar ASN
Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca Selengkapnya