8 Parpol Parlemen Ambil Langkah Hukum jika MK Putuskan Sistem Pemilu Coblos Partai

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya dan tujuh partai di parlemen siap ambil langkah politik dan hukum apabila Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan sistem pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup atau coblos partai.

"Golkar lah ya bersama dengan tujuh partai politik yang lain akan mengambil langkah-langkah. Ya, mungkin langkah politik atau langkah hukum lagi seperti itu,” kata Doli, kepada wartawan, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Namun, Doli belum menjelaskan secara detail langkah politik atau langkah hukum apa yang bakal dilakukan. Sebab, putusan resmi MK belum keluar. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak bersabar menunggu putusan MK terkait uji materi UU Pemilu tentang sistem Pemilu.

“Kita belum bisa berandai-andai lah. Yang saya katakan tadi, saya sih masih yakin dan percaya hakim konstitusi kita itu masih berpikir jernih mempertimbangkan berbagai implikasi kalau terjadi perubahan yang drastis seperti ini. Jadi kita tunggu saja,” ujar Doli.

Namun, Doli mengingatkan bahwa perubahan sistem Pemilu dari proposional terbuka atau coblos caleg menjadi tertutup atau coblos partai pasti akan berdampak pada tahapan Pemilu yang sudah berjalan.

Dia mencontohkan, terdapat hampir 300 ribu sampai 400 ribu bakal calon legislatif (bacaleg) yang mendaftarkan diri ke KPU. Mereka akan terdampak jika Pileg 2024 akhirnya digelar dengan sistem coblos partai.

"400 ribu orang ini sekarang sudah terlibat, Mereka datang ke pengadilan, mereka udah keluar duit buat kesehatan, udah macam-macam. Tiba-tiba enggak jadi. Ini kan yang nanti akan menimbulkan masalah. Masalahnya bukan hanya di parpol aja saya kira. Nanti juga (berpengaruh pada) persiapan (aturan),” paparnya.

Menurut Doli, mengubah sistem pemilu sama seperti memulai lagi dari nol atau dari awal. Padahal, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan selama lebih dari 11 bulan.

“Kalau Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kan katanya chaos, ya bisa jadi gitu. Tapi paling tidak, kalau tidak terjadi chaos, energi yang selama ini sudah kita buang selama 11 bulan ini itu akan wasting, akan sia-sia,” tuturnya.

Selain itu, Doli mengungkapkan, perubahan sistem pemilu secara tiba-tiba bakal menimbulkan ketidakpastian di masyarakat yang mayoritas sudah mengetahui bakal mencoblos langsung gambar caleg pilihan mereka.

"Masyarakat kita harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Mensosialisasikan itu enggak mudah loh berubah sistem gitu. Dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat nanti jadi enggak percaya, ini mana yang bener sebenernya," imbuh dia.