87 Anggota Fraksi Golkar hadir di paripurna, siap voting RUU Pemilu

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal menyatakan, anggota fraksinya siap hadir di rapat paripurna pengambilan keputusan 5 isu-isu krusial RUU Pemilu. Sekitar, 87 anggota fraksi Partai Golkar dipastikan hadir mengikuti rapat. Total jumlah anggota Fraksi Golkar di DPR adalah 91 orang.

"Tadi hanya absen yang sudah hadir tadi 87 kita percayakan anggota semua," kata Robert di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Robert berharap, pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu diupayakan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, Golkar siap apabila keputusan diambil melalui mekanisme voting.

"Kita khawatirkan akan ada voting, tapi Golkar mengedepankan musyawarah mufakat," terangnya.

Dia menambahkan, kemungkinan 5 isu krusial akan diputuskan melalui voting terbuka. Selain itu, menurutnya, isu-isu krusial itu akan tetap dikelompokkan dengan sistem paket bukan per isu.

"Paket, tidak ada perubahan substansi kok kan udah berbahas berbulan bulan dan sudah diputus di pansus lima paket nanti tinggal setiap fraksi memilih mana," jelasnya.

Partai Golkar akan tetap konsisten memilih opsi A bersama PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura. Robert menyebut, PKB juga akan bergabung mendukung paket A bersama partai pendukung pemerintah lain.

"Tidak ada nego apa-apa, kan dari awal koalisi pemerintah kan dari awal sudah dukung pemerintah, masa lobi lagi. Kemarin ketua fraksinya bilang," pungkasnya.

Saat ini, fraksi-fraksi partai di DPR terbagi menjadi 2 kubu terkait 5 opsi paket isu krusial yakni paket A dan B. Fraksi partai pendukung pemerintah, PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP memutuskan memilih paket A. Sementara, 3 fraksi dari partai oposisi, Gerindra, PKS dan Demokrat di paket B.

Salah satu isu krusial yang alot menjadi perdebatan yaitu soal isu ambang batas pencalonan presiden. Di paket A, partai pendukung pemerintah mendorong ambang batas capres berada di angka 20 persen. Kemudian, di paket B, Gerindra, Demokrat dan PKS ingin ambang batas capres dihapus.