Abraham Samad Sebut KPK Punya Pengawasan Internal, Dewan Pengawas Tidak Relevan

Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai pembentukan dewan pengawas KPK. Wacana pembentukan dewan pengawas KPK sudah disetujui menjadi poin perubahan revisi UU KPK.

Dia mengatakan dewan pengawas tidak relevan untuk mengawasi dan mengatur tugas-tugas maupun kelembagaan KPK seperti pimpinan dan pegawainya.

"Di KPK itu ada zero tolerance. KPK punya pengawasan internal yang berkaitan dengan kinerja, penyadapan dan sebagainya," kata Abraham Samad dalam Obrolan Serius Mencari Solusi (Obsesi) bertajuk 'KPK di Ujung Tanduk' di Graha Pena Radar Bogor, Kamis (12/9).

Pengawasan internal yang dimiliki KPK, kata Samad, memungkinkan pimpinan KPK diperiksa. Contohnya, saat dirinya diperiksa secara internal karena dugaan pelanggaran etik.

Bahkan, pemeriksaan terhadap dirinya sempat ingin membentuk majelis kode etik untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Majelis kode etik sendiri beranggota dari orang-orang independen.

"Jika revisi UU KPK dengan adanya poin membentuk dewan pengawas untuk internal, sangat tidak relevan. Karena mekanisme di tubuh KPK sudah ada, yang memungkinkan pimpinan KPK diperiksa. Jadi kalau ada yang bilang KPK terlalu kuat dan tidak bisa disentuh adalah salah besar," tegasnya.

Selain itu, Samad juga mengkritik poin perubahan soal wacana KPK harus berada di bawah kekuasaan eksekutif. "KPK telah meneken nota kesepakatan yang mensyaratkan setiap lembaga antikorupsi pada setiap negara, harus bersifat independen dan lepas dari eksekutif. Kalau disahkan, berarti kita melanggar," kata dia.

Kemudian, jika RUU KPK disahkan, maka koruptor yang kasusnya masih diusut oleh KPK harus dikeluarkan dari penjara. Hal ini karena salah satu poin revisi menyebutkan penyelidik dan penyidik KPK harus berasal dari penegak hukum negara.

Sebut saja, kepolisian, kejaksaan dan ASN yang diangkat oleh pemerintah. Sementara saat ini, banyak penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri. Dengan kata lain, kerja-kerja penindakan dari penyidik yang diangkat KPK bisa dianggap tidak sah.

"Konsekuensi jika RUU ini disahkan, semua koruptor harus dikeluarkan. Karena dalam revisi ini menyebutkan bahwa penyelidik dan penyidik yang diangkat KPK dianggap tidak sah. Jadi, pekerjaan mereka juga tidak sah. Ini luar biasa melemahkan KPK," tandas Samad.