Absen Pertemuan Sekjen Koalisi Jokowi, NasDem Bilang Bukan Forum Wajib

Merdeka.com - Para sekjen parpol pendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf kumpul, Minggu (12/7). Namun, tak tampak perwakilan dari NasDem dan Golkar dalam pertemuan tersebut.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali meminta tak berspekulasi atas tak hadirnya perwakilan dari parpol pimpinan Surya Paloh semalam.

Ahmad menjelaskan, pertemuan tersebut adalah pertemuan yang memang rutin dilaksanakan dan menjadi forum silaturahmi para sekjen masing-masing partai.

"Nah, Sekjen dari setiap partai koalisi itu rutin mereka melakukan pertemuan itu hampir sekitar dua minggu sekali atau sebulan sekali yang mewakili kapasitasnya sebagai sekjen, termasuk NasDem juga ada di situ," ujar Ahmad saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/7).

Dia menerangkan forum tersebut, bukanlah forum wajib sebagai pengambilan keputusan. Melainkan hanya sekadar diskusi berdasarkan kapasitas mereka sebagai sekjen partai.

"Tetapi apa yang diskusinya itu hasilnya akan diberitahukan kepada masing-masing ketua umum partai maupun pengurus harian partai untuk menjadi bahan rapat," tuturnya.

"Nah, NasDem pun biasanya ikut, walau itu bukan forum wajib. Ya, kalau dikatakan Pak Johnny Plate (Sekjen NasDem) dan juga sebagai pejabat pemerintah (Menkominfo). Katakanlah hari ini dia tidak bisa hadir ya, tetapi nanti hasilnya pasti dikabari oleh teman-teman yang di situ," tambahnya.

Dia pun kembali menegaskan jika pada pertemuan tersebut ada sekjen partai dari koalisi yang tidak hadir, untuk kemudian jangan diartikan adanya potensi perpecahan dalam tubuh koalisi.

"Itu silaturahmi, tidak ada potensi untuk saling meninggalkan. Apabila ada misalkan Golkar, NasDem tidak hadir, karena memang saat itu tidak ada, mungkin sedang sibuk. Jadi jangan menimbulkan spekulasi yang berlebih, apalagi itu forum lama forum sekjen ada sejak pak Jokowi kembali terpilih," ujarnya.

Oleh sebab itu, Ahmad menuturkan, tujuan dari forum sekjen partai koalisi adalah untuk menjaga ke kompakan antara partai koalisi pemerintah dan pemberi masukan-masukan kepada para ketua umum masing-masing partai.

NasDem Golkar Absen

Hadir dalam pertemuan semalam, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Perindro Ahmad Rofiq, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika, Waketum PKB Hanif Dhakiri, serta Abdul Kadir Karding dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, serta Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

"Silaturahim untuk mempererat persaudaraan," kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, Senin (13/7)

Disinggung mengenai bahas reshuffle, Verry membantahnya. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya membahas hal yang ringan saja.

"Tidak. Kita kumpul untuk bahas yang ringan-ringan saja," tutur Verry tanpa menjelaskan lagi perihal yang dibahas bersama para Sekjen tersebut.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif alias hak mutlak presiden. Dan pihaknya meyakini ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi melaksanakan reshuffle, pasti berbasis evaluasi serta kajian yang mendengar aspirasi masyarakat.

Namun, mengingat Indonesia menghadapi berbagai krisis akibat covid-19, pihaknya merasa diperlukan suatu leadership, kemampuan manajerial, gerak cepat, serta keberanian mengambil resiko dari setiap jajaran kabinet.

"Pembantu Presiden harus sigap harus punya kemampuan leadership yang baik. Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan. Baik itu dari aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah ini," tambahnya.