Aburizal: Tindakan represif tolak #2019GantiPresiden tusuk Jokowi dari belakang

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden. Walaupun saat ini partai yang dipimpin Airlangga Hartarto telah mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Meski kami adalah Partai yang paling pertama dan terdepan mendukung Bapak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, oleh karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8).

Dia juga mengecam aksi pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Begitu juga dengan pengepungan terhadap Ahmad Dhani di Surabaya.

"Itu dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat," tegasnya.

ARB menganggap membiarkan tindakan main hakim sendiri masyarakat dan represif aparat tersebut sama saja menusuk Jokowi dari belakang. Karena, dia menilai, sama sekali tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar.

"Meskipun berbeda pilihan akan tetapi kita harus saling hormat dalam perbedaan itu dan kebebasan dalam menyatakan perbedaan itu dapat dijamin," ujarnya.

Selain menolak keras cara-cara represif untuk menekan kebebasan berpendapat, ARB juga menyesalkan ucapan provokatif yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Akan tetapi aparat juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.

"Kami juga mengimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun ,bermartabat dan kepatuhan terhadap hukum," katanya.

ARB meyakini tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengingatkan, jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut.

"Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif," tutupnya.