Acungkan 1 jari di IMF-World Bank, Luhut klaim tak ada pelanggaran kampanye

Merdeka.com - Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan meyakini tidak ada pelanggaran kampanye saat penutupan perhelatan besar IMF dan World Bank, di Bali. Luhut dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye dengan membentuk tanda 1 dengan jarinya saat penutupan acara tersebut.

Sehubungan memasuki masa politik jelang Pemilu, angka 1 identik dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf.

"Ya kalau dari saya baca undang-undang itu enggak ada yang saya langgar. Kan saya baca undang-undangnya, tidak ada satu pun celah saya melanggar," ujar Luhut, Jumat (2/11).

Tak membutuhkan waktu lama baginya memberi klarifikasi kepada jajaran ketua dan anggota Bawaslu. Sekitar 45 menit, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu keluar dari kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Selama durasi tersebut, Luhut menjelaskan tindakannya membentuk angka 1 menggunakan jarinya sebagai luapan kegembiraan Indonesia mampu menyelenggarakan pertemuan IMF-World Bank. Yang mana pertemuan itu dikagumi oleh seluruh para hadirin.

Saking gembiranya, kata Luhut, ia pun spontan membentuk angka satu sebagai lambang Indonesia layak menduduki peringkat pertama.

"Tidak terbayangkan bahwa Indonesia mampu membuat penyelenggaraan IMF-World Bank ini pada tataran kelas dunia. Indonesia itu membawa, mengangkat standar yang lebih tinggi daripada apa yang kami bayangkan. Ya itu saja kita gembira bersama pikiran kampanye boro boro mikir ke situ," tukasnya.

Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu tentang pose 1 jari di acara IMF-Bank Dunia. Laporan ini dimasukkan atas nama Dahlan Pido, selaku masyarakat, dengan melampirkan pemberitaan media sebagai bukti.

Dia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Apalagi 1 merupakan nomor urut capres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pose tersebut kemudian dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin, mengatakan pihaknya berkoordinasi di Sentra Gakumdu terkait laporan tersebut.

"Kita kemarin jam 4 sore sudah melakukan pembahasan pertama di Gakkumdu. Tapi kami belum bisa sampaikan hasilnya," ucap Afifuddin di Jakarta, Sabtu 20 Oktober 2018.

Dia menepis, bahwa pihaknya lama melakukan proses. Alasannya pelaporan kasus ini baru masuk.