Ada 4 Orang Perwakilan Pemerintah, Independensi Timsel KPU-Bawaslu Diragukan
Merdeka.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meragukan independensi tim seleksi anggota KPU-Bawaslu yang dibentuk Presiden Jokowi. Sebab, ada 4 orang unsur pemerintah dalam tim itu yang tak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Diketahui, Pembentukan tim seleksi KPU-Bawaslu RI oleh Presiden didasarkan pada Pasal 22 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada ayat (3) Pasal ini, disebutkan anggota tim seleksi terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi dan 4 orang unsur masyarakat.
"Soal independensi perlu disoroti ini. Ada 4 orang unsur pemerintah, dari KSP, Menkum HAM, Mendagri, dan Kompolnas. Padahal di UU itu, 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi, dan 4 orang unsur masyarakat," kata Peneliti Perludem, Mahardika, Selasa (12/10).
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang terlibat dalam proses Pemilu? Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan tentang komposisi tim tersebut. Dia berharap, tim seleksi bisa memilih calon anggota KPU dan Bawaslu yang independen dan bebas kepentingan kelompok.
"Saya rasa pemerintah penting untuk menjelaskan komposisi ini. Harapannya tentu dalam proses seleksi timsel bisa mengenyampingkan kepentingan kelompok dan memilih calon anggota KPU dan Bawaslu yang benar-benar independen," tuturnya.
Sementara Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati berharap, tim seleksi itu memahami kompleksitas pemilu. Paling penting, mereka semua harus independen.
"Kalau melihat nama-nama timsel ini komposisinya ada orang hukum, politik, psikolog, ada juga yang punya pengalaman di manajemen. Harapannya nama-nama ini paham bagaimana kompleksitas pemilu 2024 dan juga memiliki independensi," ucapnya.
"Kalau mau cari penyelenggara yang independen, maka timselnya juga harus independen. Jangan sampai ada kepentingan dengan kelompok-kelompok tertentu," tandasnya.
Berikut daftar 11 anggota tim pansel KPU-Bawaslu:
1. Ketua merangkap anggota: Juri Ardiantoro2. Wakil ketua merangkap anggota: Chandra M. Hamzah3. Sekretaris merangkap anggota: Bahtiar (Dirjen Polpum Kemendagri)
Anggota Pansel:
1.Edward Omar Sharif Hiariej2.Airlangga Pribadi Kusman3.Hamdi Muluk4.Endang Sulastri5.I Dewa Gede Palguna6.Abdul Ghaffar Rozin7.Betti Alisjahbana8.Poengky Indarty
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan, nama-nama yang dijaring akan kredibel dan berintegritas sesuai harapan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaKetua Timsel KPU 4 kab/kota di Jambi Aswari menampik bahwa dia tidak melibatkan sekretaris dan anggota dalam rapat pleno.
Baca SelengkapnyaICW menilai banyak hal yang membuat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas terasa sepi
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaEmpat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaPratikno menegaskan penentuan ketua Pansel sudah sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya