Follow
Ada AHY, KLB Demokrat Deli Serdang Tak Gentar Tetap Daftar ke KemenkumHAM
Merdeka.com - Kader Partai Demokrat pro kubu KLB, Max Sopacua memastikan pihaknya akan mendaftarkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang Bintang Mercy itu pada hari ini, Senin (8/3).
"Rencananya begitu. Tapi saya belum dikabarin karena sudah ada yang urus," katanya kepada Liputan6.com.
Kubu Max tak mau ambil pusing kendati di saat yang bersamaan, Ketua Umum Partai Demokrat kepengurusan 2020-2025, Agus Harimurti Yudhyono (AHY) juga dijadwalkan bertandang ke Kemenkum HAM pada hari yang sama.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Kita nonton aja," jawabnya santai.
Kemelut di tubuh Demokrat akan semakin runcing. Kubu Demokrat KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum akan didaftarkan ke Kemenkum HAM pada hari ini.
Kendati kubu AHY berulang kali melabeli KLB yang dihelat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 itu sebagai KLB abal-abal dan ilegal, namun kubu Moeldoko tak mengacuhkan itu.
Jika pemerintah mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko, maka AHY bakal kehilangan kedudukannya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KIM Plus merupakan nama untuk koalisi yang terdiri atas partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan partai-partai di luar koalisi itu.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan, Demokrat akan mengambil peran terbaik di eksekutif hingga legislatif.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku tidak tertarik dengan hak angket karena Pemilu sudah berjalan baik.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan Partai Demokrat bertekad untuk menyukseskan pemerintahan di masa mendatang.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Yogyakarta, Kamis (18/1).
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ini reaksi AHY saat disinggung soal kabar meminta jatah Menteri Koordinator (Menko) di kabinet Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Demokrat terus melakukan komunikasi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi.
Baca Selengkapnya
AHY menyebut, anggota KIM memiliki semangat membangun kebersamaan.
Baca Selengkapnya
AHY berjanji, jika partainya akan mengawal sejumlah kebijakan dan program-program yang memang pro terhadap rakyat.
Baca Selengkapnya
Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo untuk menentukan siapa saja yang bergabung di pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengambil peran di eksekutif hingga legislatif.
Baca Selengkapnya