Follow
Ada dana Pilkada Serentak belum cair, KPU takut stafnya mogok kerja
Merdeka.com - Lima daerah dicurigai belum selesaikan pencairan dana Pilkada Serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkhawatirkan kondisi ini memperburuk sosialisasi tentang pesta demokrasi tanggal 9 Desember 2015 nanti.
"Kita tidak mau kan teman-teman kita mogok kerja atau demo yang nanti akan menurunkan kualitas Pilkada. Atau misalnya ada sosialisasi yang tidak optimal. Tapi kalau Pilkada tetap akan berjalan," kata Komisioner KPU Fery Kurni Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (2/12).
Adapun lima wilayah tersebut: Pematang Siantar, Oku Timur, Natuna, Tanjung Jabu Barat, dan Kuantan Singingi. Fery menegaskan belum ada kejelasan pencairan di wilayah itu. Padahal batas maksimal pencairan hingga tangga 5 Desember 2015.
-
Kapan Pilkada Serentak terakhir? Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Meski begitu, KPU tetap optimis Pilkada Serentak tetap berjalan sesuai rencana.
"Pilkada tetap berjalan. Tapi mungkin supporting sistem itu enggak berjalan," ujarnya
Dia menegaskan, pemerintah melalui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan bakal instruksikan Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Ini dilakukan untuk dilakukan penyelidikan.
"Menkopolhukam akan instruksikan kejaksaan dan Kabareskim untuk menyelidiki daerah ini," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah belum menetapkan rumusan UMP 2024, sedangkan tahun 2023 segera berakhir.
Baca Selengkapnya
Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca Selengkapnya
Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.
Baca Selengkapnya
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca Selengkapnya
Ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Nurochman-Heli Suyanto, Firhando Gumelar-Rudi, dan Dayanti-Kresna Dewanata Phrosakh.
Baca Selengkapnya
Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca Selengkapnya
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Baca Selengkapnya
Meskipun demikian, Mahkamah berpesan, seharusnya KPU selaku penyelenggara pilkada berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungki
Baca Selengkapnya
Iren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.
Baca Selengkapnya
KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca Selengkapnya