Ada Diskusi Online Tema Pemakzulan Presiden, Muhammadiyah Minta Tak Diseret-seret

Merdeka.com - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara soal webinar nasional bertema Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan hari ini, Senin (1/6).

Dalam diskusi daring ini turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang juga Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Webinar tersebut diadakan masyarakat hukum tata negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

Anwar tak mempersoalkan tema diskusi soal pemakzulan presiden. Apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Namun dia berharap tidak dikaitkan dengan Muhammadiyah.

"Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah, karena topik ini menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Sehingga hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik," kata Anwar, Senin (1/6).

Dia meminta setiap penyelenggara diskusi berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat atau wilayah jika ingin melibatkan orang Muhammadiyah.

"Kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik, semestinya sebelum melaksanakannya, hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat," tutur Anwar.

Menurutnya ini penting agar tak mengganggu perjuangan Muhammadiyah.

"Agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah kedepannya, akan bisa dijauhi dan dihindari," ucapnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com