Ada Mekanisme, Golkar Nilai AMPG Tak Perlu Demo Desak Rapat Pleno
Merdeka.com - Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat digeruduk oleh ratusan Asosiasi Muda Partai Golkar (AMPG) pada Kamis (22/8). Dalam aksi itu, para anggota AMPG mendesak untuk segera dilaksanakannya rapat pleno untuk menentukan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) pergantian ketua umum.
Menanggapi hal itu, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Ibnu Munzir menilai tidak seharusnya ada aksi untuk mendesak digelarnya rapat pleno. Sebab, kata dia, rapat pleno adalah mekanisme partai yang pasti akan dilaksanakan.
"Jadi begini sebenarnya pleno itu tidak perlu sampai demo begitu. Karena itu kan mekanisme organisasi akan kita jalani pasti kita akan pleno," kata Ibnu pada merdeka.com, Kamis (22/8).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
Ibnu menjelaskan, ada mekanisme tersendiri untuk melaksanakan pleno. Lanjutnya, saat ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah menginstruksikan para ketua koordinator bidang untuk menyiapkan laporan untuk dibawa ke dalam rapat harian kemudian hasil keputusannya dibawa ke rapat pleno.
"Nah itu bahan yang bisa dipakai nanti kalau munas Desember nah itu menjadi laporan kegiatan. Nah sesudah itu baru akan ada rapat pengurus harian nah dari hasil rapat pengurus harian itu baru dibawa ke pleno," ungkapnya.
Dia pun belum bisa memastikan kapan laporan dari para koordinator akan segera di selesaikan dan dibawa ke rapat harian. Semua itu, akan diatur oleh sekjen partai.
"Nah ini yang kita minta cepat adalah karena ketua umum kan masih keliling nih nah mungkin dalam waktu dekat sesudah ada jadwal dari Sekjen kita masing-masing ketua koorbid mempersiapkan itu rapat itu melaporkan. Lalu mungkin ada instruksinya ketua umum itu yang kita persiapkan laporannya bagaimana dan formatnya bagaimana apanya begitu," ucapnya.
Ibnu juga enggan berbicara banyak terkait adanya kemungkinan ada dalang dibalik adanya masa AMPG yang mendesak digelarnya pleno. Dia beralasan tidak tahu pasti kejadian di kantor DPP.
"Saya engga sampai ke sana ya. Karena kondisi saya enggak tahu saya lagi di luar enggak ngeliat begitu secara ini apa yang terjadi merasakan suasananya gitu," tandasnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaPKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut Munas Golkar mendatang berpeluang mengubah AD/ART kepartaian.
Baca SelengkapnyaMenurut Ilham, GMPG tidak dikenal dalam Partai Golkar. Ilham mengaku baru pertama kali mendengar ada GMPG.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya