Ada Wabah Corona, Mahfud MD Sebut Pilkada 2020 Sesuai Jadwal
Merdeka.com - Hingga hari ini 172 orang dinyatakan positif virus corona. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, belum ada perubahan jadwal terhadap Pilkada 2020 yang akan digelar secara serentak.
"Tidak ada perubahan rencana, jadi jadwal Pilkada serentak yang akan berlangsung pada September itu masih terjadwal, seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (17/3).
Dia meminta, tak perlu ada spekulasi adanya penundaan Pilkada serentak. "Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak. Apakah itu di sebagian wilayah Indonesia, apalagi di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Mahfud.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kapan kasus Covid-19 meningkat? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
Dia pun menegaskan sekali lagi, skema tersebut, yakni menunda Pilkada, belum ada rencana sama sekali. "Tidak ada rencana perubahan itu," ujarnya.
PKS Minta KPU Antisipasi
Sementara itu Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi sikap KPU yang tetap melaksanakan tahapan pilkada serentak sesuai jadwal. Anggota Komisi II DPR ini menilai, sejauh ini langkah yang diambil KPU sudah benar.
"Saat ini KPU sdh benar dg terus menjalankan proses persiapan Pilkada 2020," kata dia, saat dihubungi, Selasa (17/3).
Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini oleh seluruh elemen masyarakat termasuk KPU adalah mengindahkan serta menjalankan arahan pemerintah terkait penanganan Covid-19.
"Keselamatan masyarakat paling utama. KPU dan kita semua mesti ikut keputusan pemerintah tidak melakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang," ujar dia.
Sementara keputusan terkait masa depan Pilkada serentak, tegas dia, dapat diputuskan kemudian. Tentunya setelah mempertimbangkan situasi yang muncul dua pekan ke depan.
Dia pun meminta semua pihak untuk waspada dan menghadapi Covid-19 secara serius. Saat ini Covid-19 merupakan hal yang lebih membutuhkan kerja penanganan cepat.
"Dua pekan ke depan akan menentukan apakah lanjut sesuai jadwal atau ditunda. Politik selalu punya waktu. Sementara pandemi corona tidak bisa kita tunda penanganannya," tegas dia.
"Kita akan masuk sidang 23 Maret, walau mungkin banyak rapat dilakukan melalui online, tapi kita bisa membahasnya setelah 29 Maret," tandasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi Rizal Mustary mengatakan bahwa dokter menyarankan Mahfud untuk beristirahat.
Baca SelengkapnyaPilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Baca SelengkapnyaMK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.
Baca Selengkapnya"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaDari data real count KPU khususnya Pilpres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan, pihak 03 masih menunggu hasil akhir dari penghitungan resmi KPU.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD blak-blakan bicara mengenai penundaan pemilu dan pilkada 2024. Mahfud akui ada kelemahan tiap capres 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menetapkan hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD buka suara tentang rencana jadwal pendaftaran capres dan cawapres dipercepat.
Baca SelengkapnyaRapat membahas soal pembentukan tim hukum guna menindaklanjuti adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya