Ade Komarudin setuju moratorium, siap tunda pembangunan gedung DPR
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin kembali menegaskan jika pihaknya siap membatalkan pembangunan tujuh mega proyek Gedung DPR. Hal tersebut menyambut kebijakan moratorium pemerintah terhadap pembangunan gedung baik kementerian maupun lembaga negara.
"Kalau saya, tentu punya kehendak moratorium harus konsisten kita jalankan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Agar DPR sejalan dengan pemerintah, Politisi Partai Golkar ini akan berkoordinasi langsung dengan Badan Urusan Rumah Tangga dan kesetjenan DPR. Selain itu akan dirembukkan dengan Badan Musyawarah yang terdiri seluruh perwakilan fraksi di DPR.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa yang ada di ruang kerja Prabowo? Di area ini, terdapat sebuah meja dengan berbagai hiasan dan berkas di atasnya. Sementara di belakangnya tampak rak berisi buku, dan lukisan pahlawan serta bendera merah putih.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
"Prinsipnya, kita kalau ada moratorium, harus ditaati," tuturnya.
Meski begitu, Ade mengakui bahwa sarana prasarana untuk anggota DPR sejauh ini kurang memadai. Misalnya yang paling sederhana ialah kecilnya ruang kerja dan harus mengantre lift.
"Kami cari jalan keluar atasi kekurangan ruangan. Kekurangan ruangan kan tidak harus membangun. Kami cari akal," ujarnya.
Seperti diketahui, dana yang sudah dianggarkan di APBN 2016 sebesar Rp 570 miliar untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan klinik. Namun ketua DPR menyatakan bisa menunda pembangunan megaproyek tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca SelengkapnyaKomika menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca SelengkapnyaMereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaKomisi baru tersebut meliputi Energi, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, komisi 13 meliputi soal Hukum, Reformasi, dan HAM.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaDasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.
Baca Selengkapnya"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca SelengkapnyaMamat lantang berorasi mengajak pendemo melawan upaya pecah belah DPR.
Baca SelengkapnyaSaid menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.
Baca Selengkapnya