Follow
Ade Komarudin soal penolakan jadi ketua DPR: Itu biasa, santai saja
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin santai menanggapi penolakan dirinya sebelum dilantik jadi orang nomor satu di parlemen. Menurut dia, berbeda pendapat dalam dunia politik adalah hal yang biasa.
"Kalau pendapat beda itu biasa saja kali. Santai saja. Yang jelas tadi itu semua pimpinan fraksi sama. Terus kalau ada anggota yang tidak taat pada fraksinya ya sudah," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).
Menurut Politikus Partai Golkar tersebut, cara pengambilan keputusan penuh kritik itu biasa di DPR. Menurutnya, hujan interupsi itu bagian dari suara rakyat.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
"Kita ini di sini tentu tidak mencapai atau menghadapi kesempurnaan apalagi politik. Kebenaran itu relatif. Jadi kalau lihat kayak gitu jangan kaget. Semua proses politik di sini begitu. Ya itulah gambaran 560 anggota dewan dan itulah gambaran masyarakat Indonesia," tuturnya.
Ade mengaku siap jika memang kala itu tak jadi dilantik. Namun dia tetap memiliki tekad akan memimpin parlemen.
"Kalau ada yang berbeda pendapat ya harus siap. Kalau kalah juga harus siap. Jangan masuk politik kalau mentalnya belum kuat," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komika menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca Selengkapnya
Saat ditanya soal persiapan pelantikan Komeng malah menjawab dengan candaan.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan, dalam demokrasi tidak mengenal kata pelipur lara. Dia membantah kehadiran Partai Gelora hanya menjadi pelipur lara, setelah ditinggal PKB
Baca Selengkapnya
Komeng meminta dipindahkan tugas dari Komite II yang berkaitan dengan Pertanian, ke Komite III terkait Seni Budaya
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Perwalian Daerah (DPD) dari Jawa Barat, Alfiansyah Komeng atau yang dikenal dengan nama Komeng memberikan klarifikasi
Baca Selengkapnya
Habiburrokhman mengaku, ingin beraudiensi dengan massa aksi yang berdemo hari ini.
Baca Selengkapnya
Saat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca Selengkapnya
Zita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca Selengkapnya
Sorotan kamera kepada Komeng membuat para anggota dewan terpilih sontak berteriak 'Uhuy'
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya