Agar mahar politik tak dianggap wajar

Merdeka.com - La Nyalla menceritakan kegagalannya diusung Partai Gerindra maju di Pilgub Jatim. Dia pun membeberkan adanya mahar politik mencapai ratusan miliar rupiah. Dia menyebut permintaan datang dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Pernyataan La Nyalla kembali mencuatkan isu mahar politik. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tarawy, mengatakan praktik mahar dan politik uang tidak bisa dihindarkan dalam sistem politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, mahar politik tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu. Biasanya uang diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pengambilan Suara (TPS).

"Tentu saja meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi, Senin (15/1).

Titi juga khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.

"Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa. Ini tentu saja tidak boleh menjadi tradisi, kata Titi lagi.

Menurut Titi, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Chaniago menilai, masyarakat harus bisa lebih mempertimbangkan parpol yang sangat ngotot di urusan mahar. Karena mahar menjadi biang kerok korupsi yang selama ini terjadi.

"Kalau kita sisir dari hulu hingga hilir maka bisa dipastikan salah satu faktor masalahnya adalah persoalan mahar. Dan imbasnya adalah tingginya cost politik," jelas Pangi.

Selain itu, tingginya biaya mahar juga membuat minat menjadi kepala daerah makin menurun. Belum lagi ditambah, biaya atribut, akomodasi relawan hingga ongkos lobi-lobi. Terbukti, ada 19 daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh calon tunggal.

"Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politik di pilkada," kata Pangi.

Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apalabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya. Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha.

"Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada," paparnya.

Lebih lanjut, pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak. Terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya.

"Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang geratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga. ya baiknya jangan dipilih," tuntas Pangi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai praktik mahar politik mustahil dihindarkan dalam Pilkada. Fahri mengusulkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi soal pembiayaan kampanye dan partai dalam Pilkada.

"Jadi ini imbauannya, itu kapan Kemenkeu, Kemendagri, ayolah regulasi cara membiayai kampanye atau membiayai parpol dalam pilkada secara lebih sehat sehingga jangan ada uang pribadi masuk ke dalam aliran darah dari proses politik pilkada itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Menurutnya, pemerintah harus mengambil alih pembiayaan politik. Jika tidak segera diambil alih, maka praktik mahar politik akan terjadi dan merusak makna Pemilu.

"Sebab, kalau tidak selamanya uang pribadi akan masuk dalam aliran dana pemilihan pemimpin, ini berbahaya sekali bagi demokrasi kita. Mereduksi makna cara kita memilih pemimpin," ungkapnya.