Agar tak bebani BUMN, Fahri minta Jokowi cari sumber lain danai Timses
Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Ali Mochtar Ngabalin menjadi anggota dewan komisaris Angkasa Pura I menggantikan Selby Nugraha Rahman. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding itu cara Presiden Joko Widodo menggaji orang yang di sekitarnya.
Ngabalin diketahui juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan. Fahri menuding gaji di KSP kecil sehingga diplot dalam perusahaan BUMN.
"Ada kebingungan membiayai orang-orang yang bekerja sebagai political appointy di sekitar Presiden, itu mungkin karena dianggap gajinya kecil ya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Mengapa Tanri Abeng ditunjuk jadi Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
"Munculah opsi dengan membiayainya dengan tambahan menjadikannya sebagai komisaris BUMN jadi idenya adalah menambah kompensasi atas orang-orang yang bekerja sebagai political appointy," sambungnya.
Fahri menuturkan, masuknya Ngabalin jadi anggota dewan Komisaris AP I berpotensi terjadi conflict of interest. Sebab, dengan jabatannya di politik sebagai KSP bakal membebani BUMN dalam pengambilan keputusan. Dia menyebutkan pemerintah Jokowi mengulang kesalahan manajemen pemerintahan yang lalu.
"Jadi seharusnya pemerintah Pak Jokowi mencari sumber pembiayaan yang lain untuk timnya itu, jangan dibiarin jadi beban BUMN, begitu komisarisnya masuk politik juga begitu politik masuk permainan politik, masuk begitu permainan politik masuk proyek-proyek di politik kan," tuding Fahri.
Dia juga mengakui DPR ada andil dalam kekeliruan di Kementerian BUMN. DPR kata dia tidak dapat melakukan pengawasan karena Rini tak bisa masuk parlemen berkat keputusan pansus.
"Saya kira ini ada kesalahan DPR juga karena DPR waktu itu memutuskan di pansus, ya kan di paripurna, Rini diganti nggak boleh diundang ternyata Jokowi nggak mau ganti Rini akhirnya BUMN terus dikelola tanpa pengawasan sampai sekarang kan ibu Rini udah nggak rapat-rapat lagi jadi enak aja dia eksekusi, ngutang, wah udahlah jadi menurut saya itu yang menyebabkan BUMN menjadi banyak masalah," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka yang duduk di kursi komisaris adalah orang yang dianggap negara memiliki kemampuan mumpuni.
Baca SelengkapnyaAirlangga akan cuti saat mulai mengampanyekan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPihak Istana menyebut, kehadiran Fahri atas undangan dari PT Amman Smelter
Baca SelengkapnyaSudaryono akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sore ini sekira 15.00 di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tak mengajak Fahri ke Gresik, lantaran Fahri berasal dari Sumbawa.
Baca SelengkapnyaDalam reshuffle kali ini, Jokowi mengganti posisi menteri dan mengangkat sejumlah tokoh sebagai bagian dari kabinet Indonesia Maju
Baca SelengkapnyaJokowi melantik menteri dan wakil menteri yang baru di Istana Negara. Selain menteri dan wakil menteri, Jokowi juga melantik Wantimpres.
Baca SelengkapnyaJokowi pun telah memberikan izin kepada para menteri dan wakil menteri.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo-Gibran juga banyak diisi oleh para menteri dari pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya"Hormatilah kita masih jadi menteri sampai Oktober 2024. Kan pemerintahan ini kan baru habisnya nanti 7 bulan lagi," kata Budi
Baca SelengkapnyaAirlangga menggantikan Ida Fauziyah setelah pelantikan sebagai Anggota DPR-RI.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi seperti nilai tukar rupiah yang lemah.
Baca Selengkapnya