Agung geram Fraksi Golkar di DPR dirombak
Merdeka.com - Ketum DPP Partai Golkar munas Ancol Agung Laksono menilai, perombakan fraksi Golkar di beberapa komisi di DPR RI adalah bentuk permusuhan. Pasalnya, pihak Laksono sendiri sudah menyampaikan pesan, baik tertulis maupun lisan kepada pimpinan DPR untuk membacakan fraksi di DPR.
Agung menambahkan, pihaknya punya punya kewajiban untuk membangun instrumen partai yaitu fraksi DPR.
"Kami menyayangkan itu terjadi. Bukan sikap negarawan yang ditunjukan tapi membangun sikap permusuhan dan jelas-jelas mencampuri rumah tangga partai-partai," ujar Agung Laksono sesuai mengadakan Rapimnas yang dihadiri 34 Ketua DPD dari seluruh provinsi di gedung graha widya bakti Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakbar, Rabu (8/4).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
Menurut Laksono, perombakan fraksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihaknya sebagai pimpinan yang sah sesuai keputusan Mahkamah Partai dan SK Menkum HAM. Tindakan itu, kata Agung, adalah bentuk perbuatan yang mencederai demokrasi di Indonesia. Agung pun memprotes keras dan meminta supaya komisi-komisi yang dirombak dikembalikan ke tempatnya.
"Tanpa seizin kami ternyata banyak anggota fraksi Partai Golkar di beberapa komisi yang dipindah, seperti di komisi tiga, bahkan ada yang pindah tidak jelas. Ada yang tidak punya komisi. Contohnya Sekjen Zainudin Amali," kata dia.
"Ini pelanggaran tatib. Tapi bukan saja tidak ada haknya sebagai anggota komisi tapi tindakannya itu mencederai demokrasi. Kami protes dan meminta segera kembalikan ke tempat masing-masing," imbuh Agung dengan keras.
Menyadari hal itu, lanjut Agung, pihaknya tidak akan tinggal diam. Dia juga meminta agar pimpinan DPR menyadari kekeliruannya dan tidak terlalu jauh bertindak.
"Kami tidak boleh tinggal diam. Kami akan gerak. Tidak boleh ada fraksi liar. Kami sekali lagi minta pimpinan DPR RI supaya sadar hal itu. Jangan terlalu jauh buat hal keliru. Negara ini kita harus urus baik-baik dan ada aturannya karena ini negara hukum," katanya.
Agung pun berjanji tidak akan melakukan kekerasan untuk menjalankan rencana tersebut. Dia dan pihaknya akan datang menemui pimpinan DPR RI secara baik-baik.
"Kami akan datangi pimpinan DPR. Tak perlu khwatir kami akan lakukan kekerasan," janji Laksono dengan sebuah senyuman keluar dari bibirnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat yang terdiri dari seluruh perwakilan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaPerubahan AD/ART bukan untuk satu orang saja. Melainkan, untuk menyesuaikan situasi dan kondisi ke depan.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaKetua Umum MKRG, Adies Kadir menilai Jokowi dan Gibran tidak mungkin mengacak-acak Golkar
Baca Selengkapnya"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya