Agung Laksono ajukan PK, Yorrys bilang 'suka-suka dia'
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai tidak mempermasalahkan keinginan Agung Laksono untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun, Yorrys mempertanyakan apakah langkah itu akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi.
"Suka-suka dia. Tapi apakah PK bisa menyelesaikan masalah? Ini masalah politik kan, enggak selesai. Sekarang ini proses politik yang perlu kita persiapkan. Hukum biarkan berjalan. Itu ada mekanismenya sendiri," kata Yorrys di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).
Meski begitu Yorrys membantah jika momentum Silaturahmi Nasional (Silatnas) Golkar gagal. Meski forum tersebut berniat menyatukan kedua kubu tapi menurutnya tak ada hubungannya. "Kenapa mesti gagal. Tidak ada urusan dengan Silatnas," ucapnya.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kapan Golkar akan bergerak? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Menurutnya justru yang harus dipikirkan, bagaimana nasib kader Golkar yang akan bertanding di Pilkada serentak 2015. Jika pengurus pusatnya sibuk saling serang, maka tak akan ada yang mengurusi mereka.
"Politik ini apa coba, 9 Desember tinggal berapa hari? Sekarang saja anda tahu dari PKPU mengenai masa kampanye 3,5 bulan. Itu semua sudah mendaftar jurkam-jurkam, sudah mulai kampanye kemarin. Sekarang yang kampanye dari Golkar, 246 ini kayak kehilangan induk kan. Masih sibuk ribut," tuturnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaSBY sangat bersyukur, dan memberi pesan untuk AHY serta kader Demokrat
Baca SelengkapnyaMuannas yang juga calon anggota legislatif PSI itu mengaku khawatir masyarakat atas pernyataan Mantan Menteri Olahraga tersebut.
Baca SelengkapnyaYusril menambahkan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian
Baca SelengkapnyaAHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.
Baca SelengkapnyaSimak potret Aditya Zoni adik Ammar Zoni yang rumah tangganya dikabarkan berada di ujung tanduk!
Baca SelengkapnyaSikap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, berubah setelah masuk dalam Kabinet.
Baca SelengkapnyaKubu Moeldoko menerima Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat ditolak Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya