Agung Laksono: Calon ketum Golkar tidak tercela secara moral
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan kriteria calon ketua umum Golkar mendatang yang diinginkan. Sosok ketum Golkar diharapkan tak pernah terlibat permasalahan etik.
"Harus dipilih yang betul-betul mumpuni. Di samping prestasinya, dedikasi, loyalitas, tidak tercela secara moral, tidak ada kasus hukum. Juga jangan dipilih karena atas dasar transaksional, jangan jual beli suara. Sehingga makin jauh dengan nilai ideal," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/2).
Menurut Agung sesuai dengan harapan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Golkar Munas Riau dihidupkan kembali untuk menggelar Munas selanjutnya. Sedangkan jangka waktunya maksimal enam bulan setelah perpanjangan SK Munas Riau. Maka dari itu dia memperkirakan akan digelar Bulan April mendatang.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Bagaimana Golkar dapat mengonsolidasikan suara? “Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, jadi kalau dikalikan 10 saja, bisa menghitung, paling tidak ada 50 juta suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,“ Diketahui, Partai Golkar memiliki sepuluh ormas.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa yang sedang disusun Golkar untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024. Golkar Usung Airin di Pilgub Banten 2024!
"Mudah-mudahan dengan dilaksanakan munas, transparan, rekonsiliatif, demokratis, berkeadilan ini terwujud," tuturnya.
Agung ingin agar Munas yang akan digelar tersebut bisa menyatukan kubu Golkar Munas Bali dan hasil Munas Ancol. Dia harap setelah Munas tak ada sengketa internal partai lagi.
"Jangan sampai habis Munas ini ada lagi permasalahan. Karena Munas ini menyelesaikan perselisihan kepengurusan, konflik internal," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca SelengkapnyaGolkar merupakan partai besar yang tak bisa ditekan oleh siapapun.
Baca SelengkapnyaAirlangga tak khawatir JK dukung Anies. Sebab, keponakan JK Erwin Aksa berada di barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca SelengkapnyaSenior Golkar Lawrence T.P Siburian dipanggil karena wacana Munaslub Golkar
Baca SelengkapnyaAgung Laksono menegaskan Isu Munaslub Golkar Ditunggangi Penumpang Liar
Baca SelengkapnyaKetua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAgus Gumiwang mengaku sudah mengantongi sosok yang akan didukungnya sebagai ketua umum Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.
Baca SelengkapnyaAgung Laksono menjelaskan, bahwa untuk menjadi Dewan Pembina Golkar tak ada syarat harus menjadi pengurus kader.
Baca Selengkapnya