Agung Laksono desak MKD usut tuntas kasus Fadli Cs bertemu Trump
Merdeka.com - Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dia menilai selain diduga melanggar kode etik sebagai pejabat publik, kehadiran Novanto dan Fadli juga tidak memiliki dampak yang baik bagi masyarakat di Tanah Air.
"Apalagi ke luar negeri dan menggunakan uang negara, butuh transparansi dan akuntabilitas," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (7/9).
Oleh sebab itu, dia berharap agar Novanto dan Fadli dapat memenuhi panggilan dari MKD untuk dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangannya ke kampanye bakal calon dari Partai Republik itu. Dia pun berharap agar keduanya tidak memanfaatkan jabatannya sebagai pimpinan DPR untuk melakukan lobi-lobi agar MKD tak mengusut kasus ini.
-
Bagaimana Golkar akan meningkatkan pendapatan negara? “Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat.
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Airlangga untuk Golkar? Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Partai Golkar berhasil menduduki posisi dua perolehan suara pada Pemilu 2024 dengan persentase 15,28 persen atau 23.208.654 suara.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
"Saya katakan kalau dipanggil hormatilah proses ini lalu diharapkan diproses sampai selesai," katanya.
Meski demikian, Mantan Menko Kesra ini enggan berkomentar sanksi apa yang tepat diberikan untuk Novanto dan Fadli Zon. Dia lebih menyerahkan wewenang sepenuhnya ke MKD untuk memberikan sanksi apa yang pantas diberikan.
"Sanksinya saya tidak mau ikut campur, sanksi paling ringan atau sampai sampai sanksi berat tergantung pelanggarannya yang dipandang MKD. Sanksi itu bisa sampai pada pemberhentian. Saya serahkan ke MKD saya harapkan secara objektif," tuntasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung yang antara Airlangga Hartarto dengan Muhammaf Lutfi memiliki singgungan produk kebijakan terkait kasus mafia minyak goreng.
Baca SelengkapnyaHarus dipastikan apakah ada permainan dari Istana atas pemanggilan Airlangga.
Baca SelengkapnyaKetut belum merinci jadwal pemeriksaan terhadap Achsanul Qosasi di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Baca SelengkapnyaDijadwalkan, Lutfi akan kembali diperiksa terkait kasus mafia minyak goreng (Migor).
Baca SelengkapnyaIni merupakan pemeriksaan kedua Lutfi dalam kasus mafia minyak goreng.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Galumbang tidak menyimpulkan keterlibatan Achsanul, termasuk saat berita acara pemeriksaan (BAP).
Baca SelengkapnyaErina dan Kaesang mendapat banyak sorotan di media sosial terkait jet pribadi yang keduanya gunakan ketika melakukan perjalanan ke AS.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaFebri setuju jika Kaesang bukan merupakan penyelenggara negara.
Baca SelengkapnyaNamun, Ketut belum bisa membeberkan siapa saja saksi yang telah dicegah ke luar negeri itu.
Baca SelengkapnyaKejagung dikabarkan memanggil Airlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.
Baca Selengkapnya"Surat panggilan sudah dikirimkan, termasuk kepada Kepala Staf AU dan AD."
Baca Selengkapnya