Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agung Laksono dukung negara kasih Rp 1 triliun untuk parpol

Agung Laksono dukung negara kasih Rp 1 triliun untuk parpol Agung Laksono tanggapi putusan PN Jakpus. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono setuju alokasi dana Rp 1 triliun diberikan kepada partai politik. Menurut dia, partai politik sangat kekurangan dana untuk menjalankan program dan kegiatannya.

"Ya setuju karena sebetulnya gagasan itu di negara lain juga sudah dijalankan tapi di Indonesia masih setengah hati kalau diterapkan," kata Agung Laksono usai bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan di Jalan Wijaya Chandra, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut dia, jika dana tersebut sudah diterapkan, maka partai politik tak usah menggantungkan nasib biaya operasional partai dari iuran anggota. Namun demikian, dia juga meminta agar dana tersebut digunakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tapi harus ada pertanggungjawabannya, setiap enam bulan sekali bisa atau tiga bulan," ucapnya.

Dia menambahkan, dana tersebut juga bisa mengurangi korupsi yang dilakukan anggota DPR karena tidak terdesak lagi dengan iuran ke partai tiap bulan. Pemberian uang negara untuk parpol ini, lanjut dia, juga sudah diterapkan oleh negara-negara maju seperti Singapura, Inggris, Belanda dan Prancis.

"Kalau sekarang belum bisa bicara angka (dana APBN Rp 1 triliun untuk parpol) dulu karena perlu pembahasan lebih lanjut," imbuhnya.

"Partai besar anggarannya besar dan partai kecil beda lagi. Karena semua parpol kebutuhannya beda-beda," tukasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pramono Serang Program Ridwan Kamil 1 RW Rp1 Miliar: Angkanya Tidak Boleh Lebih 5 Persen
Pramono Serang Program Ridwan Kamil 1 RW Rp1 Miliar: Angkanya Tidak Boleh Lebih 5 Persen

Pramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Biaya Penyelenggaraan Pilgub Jabar Mencapai Rp1,1 Triliun
Biaya Penyelenggaraan Pilgub Jabar Mencapai Rp1,1 Triliun

Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Baca Selengkapnya
KPU Ingatkan Paslon Kepala Daerah Wajib Laporkan Dana Kampanye Relawan
KPU Ingatkan Paslon Kepala Daerah Wajib Laporkan Dana Kampanye Relawan

Relawan saat ini merupakan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.

Baca Selengkapnya
Berbeda Jauh dari Lawan, Segini Laporan Dana Kampanye Kris Dayanti di Pilkada Batu
Berbeda Jauh dari Lawan, Segini Laporan Dana Kampanye Kris Dayanti di Pilkada Batu

Ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Nurochman-Heli Suyanto, Firhando Gumelar-Rudi, dan Dayanti-Kresna Dewanata Phrosakh.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Siul Bambang Pacul Soal Anggaran Polri Sampai Matikan Mic hingga Bandingkan TNI & Kemenhan
VIDEO: Siul Bambang Pacul Soal Anggaran Polri Sampai Matikan Mic hingga Bandingkan TNI & Kemenhan

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta

KPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.

Baca Selengkapnya
Dana Kampanye Awal 3 Paslon Pilkada Jakarta: RK-Suswono Rp1 M, Pram-Rano Rp100 Juta, Dharma-Kun: Rp5 Juta
Dana Kampanye Awal 3 Paslon Pilkada Jakarta: RK-Suswono Rp1 M, Pram-Rano Rp100 Juta, Dharma-Kun: Rp5 Juta

Sejak 25 September-23 November kemarin, para paslon mulai memasuki masa kampanye.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya