Follow
Agung Laksono klaim yang berhak tanda tangan pilkada di KPU
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) butuh tanda tangan ketua umum untuk partai politik yang menunjuk calon kepala daerah dalam pilkada. Dalam hal ini, Ketua Umum Golkar munas Ancol, Agung Laksono mengaku yang paling berhak kasih tanda tangan ke KPU untuk pilkada.
Meskipun kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono sedang mengupayakan islah terbatas khusus untuk menghadapi pilkada ini. Namun soal administrasi, Agung Laksono menyatakan, kubu Munas Ancol berhak karena sudah disahkan oleh Kemenkum HAM.
"Tentu saja yang disahkan oleh KPU," kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (24/5).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
"Jadi Pak Agung yang akan tanda tangan?" tanya wartawan.
"Ya tentu saja, karena kami memegang SK Menkum HAM," jawab Agung lagi.
Sementara soal siapa yang berhak memilih calon kepada daerah untuk diusung di pilkada, Agung menyatakan hal itu menggunakan metode survei. Menurut dia, tidak ada perwakilan kubu atau berdasarkan kedekatan dalam memilih calon kepala daerah nantinya.
"Tapi lebih kepada hasil survei," ujar dia.
Seperti diketahui, Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada karena dualisme kepengurusan ini. Untuk menengahi kasus ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Golkar turun gunung menjadi mediator dengan mengupayakan islah. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca Selengkapnya
Kisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Agung belum mendengar nama selain Bahlil menguat menjadi ketua umum pengganti Airlangga.
Baca Selengkapnya
JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.
Baca Selengkapnya
Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
AGK mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai PLT ketua umum Partai Golkar dilkukan secara musyawarah mufakat.
Baca Selengkapnya
Keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat yang terdiri dari seluruh perwakilan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Agung Laksono menjelaskan, bahwa untuk menjadi Dewan Pembina Golkar tak ada syarat harus menjadi pengurus kader.
Baca Selengkapnya
Nama Bahlil dikabarkan bakal menjadi ketua umum menggantikan Airlangga dan diputuskan pada Munas Golkar digelar Desember mendatang.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca Selengkapnya
Airlangga sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar per Sabtu (10/8) malam.
Baca Selengkapnya
Ketua MKRG Adies Kadir menyerahkan surat dukungan kepada Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya